PDIP: Kami Sayang Jokowi tapi Cinta Pada Negara di Atas Segalanya

Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di rakerda PDIP NTB
Sumber :
  • dok PDIP

Mataram - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), masih memproses sejumlah Hakim Konstitusi termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, yang dilaporkan oleh sejumlah pihak. Pelaporan itu terkait putusan MK tentang capres-cawapres.

DPR Kritik Putusan Pemilu Dipisah: MK Terlalu Jauh Masuk ke Ranah Pembuat UU

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan proses MKMK yang sedang berjalan ini diyakini akan berjalan secara jernih dan sesuai hati nurani, demi lahirnya keadilan dan kebenaran.

"Kami percayakan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Percaya kepada kenegarawanan Prof. Jimly (Jimly Assiddiqie)," kata Hasto di sela acara Rakorda PDIP di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Minggu, 5 November 2023.

Asosiasi Bupati Usul Perpanjangan Jabatan Kepala Daerah Imbas Putusan MK

Dia menilai, protes terhadap yang terjadi di MK adalah bentuk keresahan rakyat, yang tidak mau hukum diobrak-abrik demi kepentingan dan hasrat kekuasaan yang membabibuta. Hasto mengatakan, ketika pengaduan begitu banyak dari kalangan akademisi dan dari para ahli hukum tata negara, hal itu sebenarnya merupakan cerminan nurani dan rasa luka yang mendalam.

"Ketika hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan itu sudah dimanipulasi sedemikian rupa demi kekuasaan," ujarnya.

PKB Ibaratkan Putusan MK Soal Pemilu Dipisah bak 'Mantenan' Dua Kali, Timbulkan Pemborosan

Namun, meski melawan keras cara-cara melanggar konstitusi di MK, Hasto memastikan bahwa PDIP tidak membenci sosok Presiden Jokowi secara personal.

"Kami tetap sayang dengan Pak Jokowi, tapi bagaimanapun juga cinta pada negeri di atas segalanya. Kami tidak mungkin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi seperti perpanjangan masa jabatan, atau Presiden 3 periode dengan segala manifestasinya," kata Hasto.

"Itu sudah berlebihan. Kami menjalankan tugas-tugas kami sebaik-baiknya dan memenangkan Pak Ganjar – Prof Mahfud MD dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Menko Polkam RI Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan

Pemerintah Petakan Risiko hingga Tata Kelola Anggaran Imbas Putusan MK soal Pemilu Dipisah

Pemerintah Petakan Resiko hingga Tata Kelola Anggaran Imbas Putusan MK soal Pemilu Dipisah

img_title
VIVA.co.id
7 Juli 2025