Bawaslu Wanti-wanti Polisi Jaga Netralitas Periode Pilpres, Jangan Pose Simbol Jari

Jakarta – Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja meyakini pihak Polri bisa memberikan perlindungan, pengamanan, pengayoman, dan pelayanan kepada penyelenggara pemilu dan masyarakat. Pasalnya, Polri memiliki alat dan kelengkapan untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

"Kami harap polri terus bersama Bawaslu untuk berikan perlindungan kepada seluruh jajaran pengawas sampai adhoc. Lalu bisa saling bantu serta berbagi informasi demi kelancaran Pemilu 2024,” kata Bagja di Jakarta dikutip Jumat, 24 November 2023. 

Bagja lalu mengimbau kepada seluruh jajaran Polri agar tidak berpose dengan simbol jari yang identik dengan pihak atau calon tertentu. Hal itu, kata Bagja, dikhawatirkan bisa menjadi persoalan bagi anggota yang melanggar netralitas Polri.

"Mohon tidak boleh melakukan hal tersebut (pose simbol jari) sampai akhir rekapitulasi. Bawaslu punya wewenang untuk mengawasi netralitas Polri dalam pesta demokrasi,” kata Bagja.

Bagja menambahkan, netralitas Polri yang diamanatkan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

“Polri memiliki peran yang krusial dalam menjaga setiap tahapan penyelenggaraan pemilu agar aman dan kondusif, maka dari itu, Polri harus bersikap netral,” imbuhnya.

Myanmar Tetapkan Darurat Militer 90 Hari di Sejumlah Wilayah Jelang Pemilu

Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang aman untuk pelaksanaan pemilu umum yang direncanakan berlangsung antara Desember 2025 hingga Januari 2026.

VIVA.co.id

1 Agustus 2025