Usman Amnesty Harap KPU Gandeng Panelis Debat yang Kuasai Kasus Faktual

Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid tak berharap pihaknya akan dilibatkan jadi panelis pada debat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Usman hanya ingin panelis yang ditentukan KPU dalam debat capres-cawapres benar-benar bisa menguasai kasus faktual saat ini. 

“Kami tidak meminta agar kami dimasukkan menjadi panelis, karena kami mempertanyakan siapa yang akan menjadi panelis itu,” kata Usman di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Desember 2023.

Dia menyoroti kemampuan panelis yang mesti bisa menyuguhkan data-data yang lengkap untuk merincikan suatu kasus.

“Apakah panelisnya menguasai masalah? Apakah sekedar dengan retorika berhenti, berarti sudah terjawab? Yang kita inginkan adalah panelis mampu membandingkannya dengan data-data dan kasus-kasus faktual,” lanjut Usman.

Selain singgung panelis, Usman ingin memastikan tiga isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang direkomendasikan pihaknya ke KPU masuk ke dalam materi debat capres-cawapres. 

“Tadi pak August Mellaz menyampaikan data dan dokumen Amnesty ini sangat konkret, sangat bagus dan bisa dijadikan rujukan untuk pertanyaan yang akan dikontraskan dengan kasus-kasus faktual yang ada di dalam kasus yang dicatat kami,” ujarnya. 

Tiga Isu HAM Diusulkan Amnesty ke KPU

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengikuti audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Dalam audiensi itu, Usman beri usulan isu Hak Asasi Manusia (HAM) agar dimasukkan KPU ke dalam materi debat capres-cawapres 2024.

“Di dalam dokumen ini kami menyampaikan tiga agenda hak asasi manusia yang kami usulkan agar masuk di dalam agenda debat capres dan cawapres,” kata Usman di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Desember 2023.

Usman menyampaikan, isu pertama yaitu terkait kebebasan berekspresi. Dia lantas menyoroti pernyataan seniman Butet Kartaredjasa dan Agus Noor yang merasa diintimidasi oleh aparat dalam pentas seni. 

Menurut dia, isu kedua, yaitu bisa memastikan aparat keamanan punya akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap sebuah kasus. Kata dia, isu terakhir yaitu pelanggaran HAM berat.

Usman ingin para capres-cawapres juga ditanya terkait penyelesaian HAM berat dalam debat mendatang.  “Termasuk juga pencegahan terhadap kasus pelanggaran HAM berat di kemudian hari,” jelas Usman.

KPU Tetapkan Gubernur dan Wagub Sumut Terpilih, Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi Kompak Absen

Penetapan KPU Sumut ini dilakukan usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.

VIVA.co.id

6 Februari 2025