Mendagri Ingin Tahu Alasan Draf RUU DJK Berisi Gubernur-Wagub Dipilih Presiden

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pemerintah komitmen pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta tetap dipilih melalui Pilkada.

Menurut Tito, pemilihan kepada daerah melalui pemilu sudah berlangsung lama dan pemerintah menghormati prinsip demokrasi.

"Posisi pemerintah sangat jelas, kita juga memiliki konsep tentang DKJ, jadi tidak perlu bicarakan mengenai masalah perubahan mekanisme rekrutmen kepala daerah gubernur wakil gubernur. Artinya bukan penunjukan, tapi tetap melalui mekanisme pilkada," kata Tito dikutip Jumat, 8 Desember 2023.

Hingga kini, Kemendagri belum menerima naskah Rancangan Undang-Undang Daerah Kekhususan Jakarta (DKJ). Dalam draf RUU tersebut, muncul polemik karena gubernur-wakil gubernur Jakarta nantinya ditunjuk langsung oleh presiden.

Mantan Kapolri itu mengaku akan mempertanyakan alasan terkait penunjukan gubernur-wakil gubernur DKJ oleh presiden jika mulai pembahasan.

"Kami belum menerima surat dari DPR berikut draf RUU-nya. Kalau nanti ada, maka nanti pemerintah Pak Presiden akan kirim surat dalam rangka menunjuk salah satunya saya, Mendagri, karena ini berkaitan dengan Daerah Khusus Jakarta,” kata Tito.

“Saya akan membaca apa alasan sehingga ada ide penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ oleh presiden yang sebelumnya selama ini melalui pilkada, kami ingin melihat alasannya apa," ujarnya menambahkan.

MK Putuskan Pemilu Nasional dan Pilkada Dipisah, Nasdem Blak-blakan Begini

Terhadap putusan MK pada permohonan diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), terkait norma penyelenggaraan pemilu serentak, Partai Nasdem buka suara.

VIVA.co.id

1 Juli 2025