Kemendagri, Kementerian PKP, dan BPS Teken MoU Program 3 Juta Rumah Dukung Visi Presiden Prabowo

Jakarta, VIVA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bersama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) mendukung program 3 juta rumah oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Tito mengatakan bahwa penandatanganan kesepahaman tersebut berkaitan dengan pendataan dalam program 3 juta rumah Kementerian PKP.

“Hari ini kita melaksanakan penandatanganan MoU ya antara ketiga instansi yang intinya kita akan lebih fokus pada saat ini mengenI masalah pendataan,” ujar Tito di kantornya, Selasa, 24 Juni 2025.

“Pendataan yang intinya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” ujarnya.



Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian

Photo :

• VIVA.co.id/Fajar Ramadhan

Tito menyampaikan dukungan tersebut merupakan implementasi sebagaimana visi Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang peduli kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

“Bapak Presiden sangat peduli kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang tidak mampu. Ini spesifik adalah program untuk masyarakat yang kurang mampu,” ucap Tito.

Tito menyampaikan dalam kerja sama itu Kementerian Dalam Negeri menyediakan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang nantinya akan diuji oleh BPS untuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN).

“Yaitu bagi masyarakat usia dewasa yang berpenghasilan rendah, tapi tidak memiliki rumah. Berapa jumlanya per provinsi, kabupaten, kota. Ini tugas besar dari BPS. Tapi kita dukung dengan data dasarnya dari data Dukcapil,” tutur Tito.

Data tersebut, Tito melanjutkan, nantinya akan diserahkan kepada Kementerian PKP untuk ditindaklanjuti mengenai pembangunan rumah atau renovasinya.

“Data ini kita serahkan kepada Kementerian PKP untuk menyusun strategi daerah mana yang mau, istilahnya, mau dikeroyok oleh beliau, diserang oleh beliau dengan program-programnya. Yang mana prioritas, mana tidak nah, beliau yang menentukan nanti,” ucap Tito.

Sementara itu, Amalia menyampaikan apresiasi kepada Mendagri yang berperan besar mendukung BPS dalam menyelaraskan data untuk selanjutnya nanti ditindaklanjuti oleh Kementerian PKP.

“Mendukung BPS untuk melakukan pemadanan data tunggal sosial ekonomi nasional dengan data Dukcapil, dan ini sesuatu kerjasama yang sudah solid, dan ini membantu kita bisa mewujudkan kolaborasi yang sangat baik,” ucap Amalia.

“Kami juga mengapresiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang telah menjadikan data BPS sebagai pijakan dalam program bantuan perumahan, sehingga pemanfaatan data statistik dalam perumusan kebijakan ini merupakan komitmen untuk kita bersama menjalankan evidence-based policy secara konkret,” ujarnya.

“Peran BPS tidak hanya menyediakan data sen selama ini, tetapi juga kami diberikan peluang yang sangat strategis oleh Pak Ara untuk menjadi bagian dari menentukan batas masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.

Sedangkan Menteri Maruarar Sirait menyampaikan terima kasih atas kesepahaman MoU tersebut serta bantuan yang diterima pihaknya dari Kementerian Dalam Negeri dan BPS.

“Kami belum pernah membantu apa-apa dan apapun, tapi Kementerian Dalam Negeri sudah terlalu banyak membantu kami. Dari hati yang paling dalam saya ucapkan terima kasih,” ujar Ara.

Halaman Selanjutnya

Tito menyampaikan dalam kerja sama itu Kementerian Dalam Negeri menyediakan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang nantinya akan diuji oleh BPS untuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN).