Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, TPN: UU Memang Membolehkan, Tapi Ada Etika
- Istimewa
Jakarta – Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim angkat bicara menyoroti pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan presiden boleh kampanye dan memihak.
Menurut Chico anggapan masyarakat bahwa Presiden Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental karena pernyataan terbaru Jokowi tersebut.
"Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain, yang tentunya akan semakin kental apabila presiden mengkampanyekan salah satu paslon (pasangan calon) yang kebetulan di situ ada putra kandungnya," kata Chico kepada awak media, Rabu, 24 Januari 2024.
Presiden Jokowi saat melantik pejabat negara (Foto ilustrasi)
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Kendati begitu, Chico berpandangan bahwa pernyataan Jokowi tentang presiden boleh berkampanye dan memihak salah satu paslon tidak salah secara undang-undang. Namun, Chico tak menjabarkan soal aturan yang membolehkan Presiden berkampanye tersebut.
"Terkait pernyataan presiden, mengenai bolehnya seorang presiden berkampanye dan memihak pada salah satu paslon, saya rasa memang secara UU itu diperbolehkan, dan presiden pun memberikan contoh apabila dia seorang inkumben dan juga dia mencalonkan diri kembali, artinya kan dia juga mengkampanyekan dirinya sendiri," kata Chico.
Karena itu, TPN Ganjar-Mahfud mengingatkan pada Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon.
Pakar Hukum Pidana: Jokowi Berpotensi Ikut Bertanggung Jawab di Kasus Nadiem, Ini Penjelasan Hukumnya
Dosen Hukum Pidana UI sebut Jokowi bisa ikut dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus dugaan korupsi Chromebook oleh Nadiem Makarim. Ini penjelasan hukumnya.
