Mahfud MD Nyatakan Akan Mundur, PKB: Cerdas Artinya Itu Sudah Berpamitan

Jakarta – Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyoroti terkait dengan rencana Mahfud MD akan mundur sebagai Menko Polhukam RI. Dia menyebut kalau itu merupakan hal yang cerdas dari Mahfud MD.

"Pandangan saya, kalau cerdas itu artinya Prof Mahfud sudah berpamitan. Jadi sebenarnya apa yang dinyatakan Prof Mahfud kalau saya pribadi, itu sudah goodbye," ujar Jazilul kepada wartawan di Jakarta, Rabu 24 Januari 2024.

Dia menuturkan kalau semuanya tetap masih harus berurusan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Sebab, itu masih dalam kewenangannya.

Tetapi, Jazilul memastikan bahwa Mahfud MD bukanlah sosok yang gampang untuk mengundurkan diri.

"Tinggal itu mengembalikan kepada presiden, kepada prerogatif presiden. Kan enggak mungkin Pak Mahfud mengundurkan diri, menurut saya ya, karena Pak Mahfud itu orang gantleman," tukasnya.

Sebelumnya, Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku sudah ingin mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI sejak debat pertama Pilpres 2024.

"Saya merencanakan mengundurkan diri itu sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama," kata Mahfud dalam acara 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, dikutip Rabu, 24 Januari 2024.

Namun, ia mengaku memiliki pertimbangan untuk tak mundur dari posisi Menteri. Mahfud menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat dirinya menjadi Menkopolhukam dengan hormat serta kepercayaan penuh. Sehingga, dia mempertimbangkan soal etika kepada Presiden Jokowi.

"Tetapi, pada waktu itu ada beberapa pertimbangan, pertimbangannya adalah perlu etika saya kepada Pak Jokowi. Saya dulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai presiden rakyat dan saya harus mempersiapkan masa transisi baik-baik. Karena saya akan bersama calon presiden lain namanya Pak Ganjar Pranowo" kata dia.

Mahfud MD: Open Legal Policy Bukan Ranah MK, Tidak Boleh Ikut Campur

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengatakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy untuk menentukan materi muatan dalam undang-undang bukanlah kewenangan MK.

VIVA.co.id

24 Juli 2025