Program Makan Siang Gratis Dibahas di Kabinet, Ini Respons TPN Ganjar-Mahfud

Jakarta -Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Benny Rhamdani mengatakan tak tepat jika program makan siang gratis dibahas di dalam sidang Kabinet Indonesia Maju atau pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Diketahui, program itu merupakan janji kampanye dari capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. 

"Janji Prabowo-Gibran anehnya yang membayar Pak Jokowi," kata Benny dikutip Kamis, 29 Februari 2024. 

Benny mengatakan, program tersebut seharusnya dibahas dalam pemerintahan selanjutnya, bukan pada pemerintahan Presiden Jokowi. 

"Kalau secara ideal siapa yang berjanji dan beruutang adalah mereka yang membayar," kata dia.

Benny lantas menyinggung soal etika bernegara dalam memimpin sebuah negara, sehingga tak pantas program capres-cawapres dibahas oleh pemerintah saat ini.

"Ini kan masalah etika kenegaraan dan masalah anggaran pendapatan belanja negara. Kalaupun pada saatnya siapa pun yang membayar adalah yang berjanji dan bukan Jokowi," ujarnya.

Presiden Jokowi sendiri sudah bicara soal ini. Jokowi mengatakan tidak ada pembahasan secara spesifik mengenai program makan siang gratis yang diusung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin, 26 Februari 2024. 

"Tidak ada pembicaraan secara spesifik terkait yang disampaikan (program makan siang)," kata Jokowi di GOR Ahmad Yani, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024.

Kepala Negara mengungkapkan, dalam sidang kabinet yang digelar di Istana Negara, ia menyampaikan, program-program presiden terpilih di Pemilu 2024 harus dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Enggak ada, hanya dalam sidang kabinet saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam RAPBN 2025," kata Jokowi.

Pembahasan itu dilakukan, lanjut Jokowi, agar presiden terpilih bisa melakukan penganggaran dengan lebih cepat dan mudah.

"Tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang disampaikan dalam rapat paripurna kemarin," ujarnya.

Pakar Hukum Pidana: Jokowi Berpotensi Ikut Bertanggung Jawab di Kasus Nadiem, Ini Penjelasan Hukumnya

Dosen Hukum Pidana UI sebut Jokowi bisa ikut dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus dugaan korupsi Chromebook oleh Nadiem Makarim. Ini penjelasan hukumnya.

VIVA.co.id

5 September 2025