Saksi Kubu Amin Singgung Kejanggalan Sirekap, Hakim MK Perintahkan KPU Bawa Bukti Asli

Hakim Konstitusi Saldi Isra
Sumber :
  • MK

Jakarta - Saksi dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Amrin Harun, mengaku menemukan dugaan penggelembungan suara dari data Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU untuk Pilpres 2024. Dia menjabarkan sejumlah kejanggalan di TPS tiap wilayah.

Saat Ruang MK Berubah Jadi Tempat Karaoke di Sidang Uji UU Hak Cipta

Amrin mengklaim, kejanggalan yang ditemukan berupa tanda tangan tidak sama. Kemudian ada Tipe X hingga tanda-tanda Form C dikerjakan satu orang dengan pena yang sama. 

"Kemudian saksi 02 (Prabowo dan Gibran) di halaman 1 dan selanjutnya beda, saya mulai mempertanyakan kok bisa Form C hasil ini gini, harusnya kan suci," kata Amrin dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 1 April 2024.

Optimisme Kaesang Bawa PSI Jadi Partai Besar dan Lolos Senayan 2029

Pekerja melipat surat suara pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. (Foto ilustrasi).

Photo :
  • AP Photo/Tatan Syuflana

Mengenai hal itu, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra lantas memerintahkan KPU untuk membawa bukti asli yang sempat disinggung Amrin.

Jeffrie Geovanie soal Pemilihan Ketum PSI Pakai e-Voting: Jawaban Selama ini Dianggap Terbatas

"Pak Hasyim (Ketua KPU) dan kawan-kawan tolong nanti keterangan dari saksi yang mengeklaim ada perubahan-perubahan itu, kami diberikan bukti aslinya semuanya," kata Saldi Isra.

Saldi meminta KPU menyerahkan bukti asli mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) yang dipermasalahkan. Hal ini untuk melihat secara menyeluruh hasil rekapitulasi di tiap tingkatkan.

"Tolong diserahkan bukti asli di tingkat TPS yang bermasalah itu, lalu hasil rekap di tingkat kecamatan yang aslinya diserahkan ke MK. Itu kan diambil secara random, kami mau lihat pergeseran-pergeseran itu bagaimana nanti penyelesaiannya di tingkat kecamatan," katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong. (ANTARA)

DPR Belum Ambil Sikap soal Putusan MK karena Pemilu 2029 Masih Lama

DPR akan melakukan kajian terlebih dahulu terkait putusan MK soal pemilu dipisah

img_title
VIVA.co.id
22 Juli 2025