Politisi Golkar Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi, Disertasi soal Peran DPR RI Masa Pandemi Covid
- Istimewa
Jakarta – Gelar doktor ilmu ekonomi dari Universitas Trisakti, berhasil disandang oleh anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.
Raihan itu dicapai setelah politikus Partai Golkar itu mempertahankan disertasinya yang berjudul "Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19". Ia berhasil meraih hasil cum laude.
Sidang terbuka atas disertasi Misbakhun digelar di Gedung S Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FB) Usakti di Jakarta Barat, Selasa 4 Juni 2024.
Bertindak sebagai promotor bagi Misbakhun ialah Prof. Muhammad Zilal Hamzah, Prof Muliaman D Hadad (co-promotor I), dan Prof. Dr. Eleonora Sofilda (co-promotor II). Adapun tim pengujinya diketuai Dekan FB Usakti Prof. Dr. Yolanda Masnita Siagian.
Sebagai promovendus, Misbakhun memulai dengan menguraikan pandemi penyakit Covid-19. Dimana itu menjadi bencana global. Efek pandemi yang sebenarnya adalah masalah Kesehatan tetapi berdampak juga pada perekonomian.
Menurut Misbakhun, pemerintah menggulirkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. Lebih lanjut, mantan pegawai Dirjen Pajak itu mengatakan PEN memerlukan integrasi kebijakan fiskal dan moneter.
“Inisiatif sinergi kebijakan tersebut bergulir dari DPR dengan apa yang dikenal sebagai burden sharing (pembagian beban),” kata Misbakhun.
Berawal dari itu, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, jelas dia, mengakomodasi kebutuhan pembiayaan fiskal pemerintah yang membengkak akibat defisit besar pada APBN. Independensi BI sebagai bank sentral, jelas dia, tetap dikedepankan.
BI pun membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah. Dengan demikian, pemerintah memiliki ruang fiskal cukup untuk membiayai PEN.
Lebih lanjut dijelaskannya, dalam hal itu DPR RI sebagai pembuat UU turut mengambil peran dalam pembuatan kebijakan. Yakni dengan integrasi kebijakan fiskal dan moneter. Sekaligus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaannya.
“Peran DPR sangat krusial dalam memberikan legitimasi atas pembelian SBN oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter melalui persetujuan atas Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sehingga menjadi dasar legislasi dalam UU Nomor 2 Tahun 2020,” kata Misbakhun.
Kolaborasi pemerintah, BI dan DPR RI tersebut, membuat Indonesia mampu menangani pandemi Covid-19 dengan sangat baik. Bahkan satu diantara lima negara di dunia. Misbakhun menyebut ada dua kunci keberhasilan tersebut, yakni state capacity dan social trust.
