Dubes RI Zuhairi Misrawi Dilantik Jadi Ketua DPP PDIP, Hasto: Statusnya Non-aktif

Ketua DPP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) yang merupakan organisasi sayap PDIP, Zuhairi Misrawi.
Sumber :
  • ANTARA FOTO

Jakarta – Sekertaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Dubes RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi diangkat menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan. Tetapi, Zuhairi Misrawi masih berstatus non-aktif.

PDIP: Pancasila Fondasi Kokoh Hadapi Tantangan Disrupsi Digital dan Global

“Zuhairi Misrawi menjadi salah satu yang namanya dilantik sebagai pengurus pusat partai menggantikan Almarhum Prof.Hamka Haq. Namun karena juga sedang menjalankan tugas sebagai dubes RI di Tunisia, maka saudara Zuhairi Misrawi adalah Ketua DPP PDI Perjuangan non-aktif,” ujar Hasto Kristiyanto kepada wartawan, dikutip Sabtu, 6 Juli 2024.

Politikus PDIP Zuhairi Misrawi dalam forum konsolidasi kader PDIP se-Sumatera Utara di Kabupaten Asahan, Minggu, 16 Desember 2018.

Photo :
  • VIVA/Eduward Ambarita

Dubes Afsel untuk Prancis Ditemukan Tewas di Sekitar Hotel Paris, Terjatuh dari Lantai 22

Hasto menjelaskan bahwa penambahan struktur ini dilakukan sesuai dengan permintaan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Tujuannya, untuk memperkuat kuda-kuda menghadapi tantangan ke depan.

"Di dalam rapat tadi, konsolidasi partai, Ibu mega memang mengumumkan perubahan struktur dari DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan, itu tidak lain sebagai bagian dari adaptif policy yang bersifat strategis di dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang tidak ringan, tetapi struktur tersebut juga diperlukan untuk mempersiapkan Pilkada serentak, karena yang ingin kami bangun dengan pilkada itu adalah prinsip-prinsip kesetaraan dari setiap anak bangsa untuk dapat didorong melalui proses yang demokratis, menjadi pemimpin secara ideal meskipun mereka berasal dari kalangan rakyat biasa," kata Hasto.

Mahfud Bakal Gabung Komite Reformasi Kepolisian, PDIP: Bagus, Orangnya Lurus-Bersih

Menurutnya, saat ini demokrasi itu penting memiliki kandidat yang memiliki kemampuan profesional, komitmen ideologis, kemampuan teknokratik, untuk membawa perubahan Indonesia. 

Sebab, kata Hasto, PDIP tidak ingin Pilkada menjadi konsensus elite yang kemudian melakukan pengaturan-pengaturan dan membawa jarak dgn rakyatnya. 

"Pilkada harus menjadi gerakan bagaimana kesetaraan hak yang sama untuk menjadi pemimpin itu dapat ditumbuhkembangkan. Ini sebagai kritik bagaimana sepertinya pilkada ini hanya menjadi konsensus dari elite," kata Hasto.

Politisi asal Yogyakarta ini juga menyampaikan PDIP membuka ruang dari kalangan rakyat biasa untuk dapat berproses melalui Sekolah Partai.

Dalam struktur DPP PDIP ini, Hasto mengatakan terdapat nama baru antara lain Adian Napitupulu sebagai wakil sekjen bidang Kominfo. Hasto menilai kemampuan Adian di dalam memberikan penjelasan-penjelasan kepada publik dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi yang didasarkan pada ideologi Partai.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya