Agung Laksono soal Bahlil Gantikan Airlangga: Ketum Golkar Syaratnya Pernah Jadi Pengurus

Jakarta, VIVA – Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono menegaskan bahwa siapapun yang akan mencalonkan sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar definitif harus dari kalangan pengurus. 

Hal tersebut merespons isu bahwa politikus Golkar sekaligus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, dipersiapkan menjadi ketua umum definitif pengganti Airlangga Hartarto. 

"Ya, pernah jadi pengurus yang siap secara riil, secara sah, pernah jadi pengurus pusat, maupun daerah, itu bisa diterima menjadi ketua umum. Walaupun tidak otomatis, tapi itu persyaratan," ujar Agung saat dihubungi, dikutip Senin, 12 Agustus 2024.

Ia menilai Bahlil bukan merupakan pengurus Golkar di pusat maupun daerah. Bila Bahlil maju pencalonan, maka berpotensi gugur.

"Jadi kita tidak bisa menerima calon ketua umum yang tidak pernah duduk sebagai pengurus, apakah pengurus pusat atau daerah. Itu nanti akan gugur dalam seleksi," ujar Agung.

Agung enggan berbicara lebih jauh perihal isu kepastian Bahlil bakal jabat ketum definitif tersebut. Karena hal itu butuh melihat dinamika ke depan. "Iya kita belum tahu, kita liat ke depan," kata Agung.

Diketahui, Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum Partai Golkar di Jakarta, Minggu.

Dalam video resmi yang disiarkan Partai Golkar di Jakarta, Minggu, Airlangga menjelaskan alasan dia mundur karena ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden RI Joko Widodo ke pemerintahan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Mahabesar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar," kata Airlangga dalam video tersebut.

Airlangga menginformasikan bahwa pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar terhitung sejak Sabtu malam, 10 Agustus.

Prabowo Dapat Restu Raja Salman soal Kampung Indonesia di Mekkah, Komisi VIII DPR: Haji-Umrah Lebih Terintegrasi

Komisi VIII DPR RI melihat kesepakatan ini sebagai terobosan besar yang akan memberikan dampak signifikan bagi jutaan jemaah haji dan umrah asal Indonesia.

VIVA.co.id

15 Juli 2025