Rano Karno Ungkap Strategi Tangani Inflasi Pangan Tanpa Bergantung dengan Produk Impor
- Youtube KPU DKI
Jakarta, VIVA – Calon Wakil Gubernur nomor urut 3, Rano Karno alias Si Doel turut menjelaskam strateginya untuk menangani inflasi pangan tanpa harus bergantung pada produk impor. Dia menyebutkan, alasan pertamanya yakni harus memperpendek rantai pasok dengan sistem kontrak farming.
"Kita harus menciptakan pangan murah seperti yang saya sampaikan tadi. Dan kita juga harus memperpendek rantai pasok dengan sistem kontrak farming. Dengan kelompok tani yang selama ini Pemda DKI telah melakukan hal itu," ujar Rano Karno saat debat kedua di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara pada Minggu 27 Oktober 2024.
Rano menyebutkan, hal lainnya yakni akan menciptakan harga pangan yang murah pada setiap pasar. Dia juga ingin menyediakan hunian yang berdekatan dengan transportasi yang layak.
Debat kedua Pilkada Jakarta 2024
- VIVA/Zendy Pradana
"Harga bisa menjadi murah, itu yang pertama. Yang kedua untuk hunian dan transit oriented development. Menyediakan hunian berintegrasi dengan transportasi publik dengan prinsip yang dikatakan transit oriented development ini," kata Rano.
Dia akan melakukan Jakarta menjadi kota yang jernih. Mulai dari air yang bersih hingga penuntasan sanitasi di Jakarta. "Memberikan hak dasar air bersih dengan cakupan pelayanan perpipaan menuju 100 persen," ucap dia.
Kemudian, kata Rano, dia juga akan menerbitkan aplikasi berupa super app Jaki. Aplikasi itu nantinya, untuk mendekatkan pelayanan publik kependudukan, pengaduan sampai perizinan dalam genggaman tanpa adanya pungli.
"Dan yang terakhir adalah trans Jabodetabek, kita akan melakukan pembuatan yaitu transportasi untuk jarak 500 meter rumah dijangkau transportasi publik," kata Rano.
"Menambah rute dan jumlah bus, headway atau waktu tunggu harus dilakukan 3 menit dan kemudian kita akan memberikan gratis kepada 15 golongan masyarakat yang bisa menggunakan seluruh transportasi publik yang ada di Jakarta seperti MRT LRT, busway dan Jaklingko," katanya.
Tekan Sisa Susut Pangan Kebijakan Pemda dan Dunia Usaha Harus Teritegrasi
Susut dan sisa pangan (SPP) jadi tantangan besar yang merugikan ekonomi, lingkungan, dan sosial.
