Rawan Disalahgunakan, PDIP Minta Bansos Disetop Selama Pilkada 2024
- ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Jakarta, VIVA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) diberhentikan sementara hingga kontestasi Pilkada 2024 rampung.
Hal itu disampaikan Deddy dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2024.
"Saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan minggu ini Pillkada kita, kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November," kata Deddy.
Ilustrasi penerima bansos PKH
- ANTARA
Adapun alasan bansos diberhentikan sementara agar kontestasi Pilkada serentak 2024 berlangsung secara jujur dan adil. Dia khawatir penyaluran bansos rawan disalahgunakan.
"Supaya semua yang bertarung equal, pak," ungkap dia.
Lebih lanjut, Ketua DPP PDIP itu menegaskan partainya tidak akan menyalahgunakan bansos untuk kepentingan pemanangan di pilkada.
"Jadi tidak ada yang diuntungkan, baik itu dari PDIP mau dari manapun. Mudah-mudahan itu bisa jadi kesimpulan rapat kita," tandas Deddy.
Ditunjuk Kembali Jadi Sekjen PDIP, Hasto Belum Dapat Tugas Khusus dari Megawati
Hasto Kristiyanto ditunjuk kembali menjadi Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030 setelah partai itu melaksanakan kongres pada awal Agustus 2025.
