Cerita Nurdin Halid saat Kerja Sama dengan Poltracking: Objektivitas, Jujur dalam Data

Jakarta, VIVA - Anggota DPR RI Fraksi Golkar Nurdin Halid menceritakan pengalamannya yang pernah bekerja sama dengan lembaga survei Poltracking Indonesia. Pengakuan Nurdin dirasakan saat maju dalam kontestasi Pilgub Sulawesi Selatan 2018.

Menurut dia, Poltracking Indonesia konsisten dalam mengedepankan kejujuran dan objektivitas dalam pengolahan data. Bagi dia, Poltracking jujur dalam memberikan data.

Nurdin juga sudah lama mengenal figur pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda.

"Saya bicara sama Hanta Yuda, itu kenyataan yang saya alami bahwa dia bukan membantu saya itu bukan karena pesanan, bukan karena order," kata Nurdin, Selasa, 12 November 2024.

Dia menyebut Poltracking Indonesia telah lama dikenal sebagai lembaga survei yang menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Pernyataan Nurdin itu mengamini reputasi Poltracking sebagai penyedia data survei yang akurat serta bisa diandalkan.

Nurdin menuturkan pengalamannya saat bekerja sama dengan Poltracking. Ia bilang Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda, lebih memilih memberikan data yang 'pahit' apa adanya secara objektif.

Suguhan data 'pahit' itu disampaikan daripada data yang 'manis' namun tak sesuai realitas.

"Pak Nurdin ikut pilgub, kalau saya bikin bagus kemudian timnya bekerja apa adanya ujungnya kalah untuk apa? Lebih baik kalau saya mau membantu lebih baik pahit supaya kerja keras ujungnya senang. Artinya bahwa dia ada objektivitas tinggi," tutur Nurdin menirukan omongan Hanta Yuda.

Nurdin mengatakan objektivitas yang ditunjukkan Poltracking penting dalam proses pengambilan keputusan politik. Kata dia, data yang akurat meskipun terkadang tidak menyenangkan, justru bantu tim kampanye untuk bekerja lebih keras dan efektif.

Pengakuan Nurdin juga membuka mata publik terkait pentingnya lembaga survei yang berintegritas dalam demokrasi. Poltracking, dengan sikapnya jelas menolak pesanan dan intervensi. Hal itu memperlihatkan peran penting lembaga survei dalam menyajikan gambaran nyata preferensi publik.

 

Temuan 571 Ribu NIK Diduga Terlibat Judol, DPR: Ini Khianati Amanah Rakyat!

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri meminta kementerian/lembaga terkait segera usut tuntas temuan 500 ribu lebih NIK yang diduga terlibat judi online

VIVA.co.id

11 Juli 2025