Soal Polemik PPN 12 Persen, Gerindra Nilai PDIP Lupa Ingatan

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rofiqi mengaku heran dengan sikap politik para politisi PDIP akhir-akhir ini yang getol mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 % menjadi 12 %. 

Pasalnya, kata wakil rakyat asal Kalimantan Selatan itu, terbentuknya aturan PPN 12% merupakan produk dari pemerintah dan DPR RI sebelumnya dan partai Banteng ketika itu periode 2019-2024 lalu merupakan partai penguasa di parlemen.

"Ini bukan produknya Pak Prabowo, undang-undang ini disahkan pada Tahun 2021 lalu. Ketika itu, PDIP kan sebagai partai penguasa, jumlah mereka di DPR RI juga terbanyak, ketua Panja UU ini juga dari mereka, pak Dolfie (Dolfie Othniel Frederic Palit),” kata Rofiqi dalam keterangannya, Minggu, 22 Desember 2024.

Dia menilai mengenai kenaikan PPN sudah menjadi kesepakatan bersama pada tahun 2021 lalu. “Justeru mereka yang mengusulkan dan keputusan sudah menjadi kesepakan bersama, kenapa malah sekarang lempar batu menyalahkan Pak Prabowo," sambungnya

Rofiqi menilai, PDIP sedang bersandiwara drama politik untuk mencari simpati publik dengan mengkambinghitamkan pemerintahan Prabowo-Gibran. 

PDIP, lanjut dia, terkesan memprovokasi publik dengan sentimen negatif seolah pemerintahan Prabowo-Gibran tidak peduli dengan nasib rakyat kecil.

Sikap kurang bijak itu, kata Rofiqi seharusnya tidak layak dipertontonkan kepada publik, karena rekam jejak digital terkait kenaikan PPN 12% ini masih ada di ruang publik. 

"Kenapa sekarang PDIP yang paling depan menyerang kebijakan ini, apa mereka sudah lupa ingatan atau lagi pencitraan atau lempar batu sembunyi tangan," sindir dia.

"Seolah-olah minta dibatalkan, tapi kenyataannya, dulu mereka yang mengusulkan. Ketua Panja nya saja dari mereka kok," ujar dia.

Rofiqi menilai, semestinya, PDIP itu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan PPN 12 % ini. Sebab, penetapan ini hanya diberlakukan untuk barang mewah secara selektif.

"Harusnya mereka jujur dan bisa mengakui Perjuangan Prabowo yang memperjuangkan pelaksanaan UU nya dibatasi hanya menyasar barang mewah," kata dia.

"Mari kita bersama-sama membangun bangsa dan negara, menuntaskan tantangan ekonomi dan memastikan kebijakan ini bisa berjalan dengan baik dan bijaksana demi kepentingan rakyat," kata dia.

Muzani soal Peluang PDIP Masuk Pemerintahan: Tergantung Prabowo dan Megawati

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan kemungkinan PDI Perjuangan (PDIP) masuk ke dalam pemerintahan terbuka lebar.

VIVA.co.id

24 Juli 2025