Keracunan Massal Siswa SD di Sukoharjo, DPR Minta Pengawasan Ketat Program MBG

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mendorong pemerintah menguatkan pengawasan terhadap seluruh rantai pasok makanan dan pengolahannya dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Hal itu disampaikannya merespons kasus keracunan massal yang dialami 50 siswa-siswi di SD Dukuh 03, Sukoharjo pada Kamis, 16 Januari 2025. Insiden tersebut terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis.

"Peran pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam seluruh rantai pasok makanan harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Alifudin kepada wartawan, Minggu, 19 Januari 2025.

Menurut Alifudin, penguatan pengawasan itu perlu dilakukan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Dia menekankan bahwa dalam setiap program pemerintah yang melibatkan distribusi pangan, termasuk MBG, harus memiliki kontrol kualitas yang ketat mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan bernilai penting untuk dilakukan.

Alifudin juga meminta agar pihak terkait segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyedia katering yang bertanggung jawab atas makanan tersebut.

“Kita harus memastikan bahwa katering yang bekerja sama dengan program ini mematuhi standar keamanan pangan yang berlaku serta memiliki sistem kontrol yang memadai untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak,” katanya.

Sebagai anggota komisi yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Alifudin juga menyoroti pentingnya pengawasan dari pihak sekolah, dinas kesehatan, serta pihak berwenang yang lainnya untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar aman.

Alifudin meminta, kejadian tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam meningkatkan sistem pengawasan terhadap program MBG di masa mendatang.

“Evaluasi menyeluruh terhadap kontrak dan performa katering perlu dilakukan agar dapat dipastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga dapat bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti ini,” imbuhnya.

Ketua DPR Nilai Putusan MK soal Pemilu Dipisah Menyalahi UUD

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah dipisah menyalahi UUD 1945.

VIVA.co.id

15 Juli 2025