Rapat dengan Menteri Trenggono, DPR Cecar Juga Soal Dugaan Reklamasi di Perairan Surabaya-Sidoarjo

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di DPR Terkait Pagar Laut
Sumber :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa

Jakarta, VIVA -- Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Menteri Kelautan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Siti Hediati Hariyadi.

Dugaan Ancaman Terhadap Saksi Kematian Arya Daru, DPR Minta LPSK Turun Tangan: Proaktif, Jangan Cuma Nunggu!

Titiek Soeharto, sapaan akrab Siti Hediati Hariyadi, menjelaskan bahwa raker kali ini akan membahas mengenai isu kelautan termasuk pagar laut yang membentang 30,16 kilometer di kawasan Tangerang, Banten. 

Dia menyebutkan, walaupun sudah dilakukan pembongkaran, tetap harus ada penegakan hukum yang tegas agar dapat menjerat pelaku utama.

YLBHI Desak RUU KUHAP Hapus Polri Sebagai Penyidik Utama, Singgung Lembaga Super Power

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di DPR Terkait Pagar Laut

Photo :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa

"Dalam membongkar pagar laut di Tangerang, namun upaya tersebut harus diikuti penegakan hukum yang tegas dan transparan kepada pelaku utama agar menjadi efek jera dan tidak terulang kembali di daerah lain," kata Titiek. 

YLBHI Minta Aturan TNI jadi Penyidik Dihapus dalam RUU KUHAP

Titiek menambahkan, rapat kali ini juga akan membahas soal dugaan reklamasi di perairan Surabaya-Sidoarjo, buntut ditemukanya pagar laut dan terbitnya sertifikat hak guna bangunan (HGB) seluas 656 hektare.

"Komisi IV ingin meminta penjelasan terkait adanya reklamasi tindak lanjut adanya informasi kepemilikan sertifikat HGB di perairan Sidoarjo dan sekitarnya seluas 656 hektar," ujarnya. 

Rapat ini telah dihadiri Menteri Trenggono yang tiba di Komisi IV DPR sekitar pukul 11.00 WIB. Di dalam ruangan tersebut, Trenggono ditemani sejumlah pejabat lainnya. 

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda

DPR Mau Panggil OIKN buat Bahas IKN Diisi Oleh Kementerian dan BUMN

DPR mau panggil OIKN untuk membahas usulan wilayah IKN diisi oleh kementerian hingga BUMN

img_title
VIVA.co.id
23 Juli 2025