Masalah Pagar Laut, DPR ke Menteri Kelautan: Pak Menteri Tunjukin Dong Kesaktianya

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di DPR Terkait Pagar Laut
Sumber :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa

Jakarta, VIVA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, diminta menunjukkan kesaktiannya, dalam mengatasi masalah pagar laut di Tangerang. Anggota Komisi IV DPR RI Heri Dermawan, mengkritik keras pemasangan pagar laut yang menjadi kontroversi di kawasan pesisir Tangerang, Banten. 

Titiek Soeharto: Kesehatan Laut Kunci Kedaulatan Pangan

Di hadapan Menteri Sakti Wahyu Trenggono, Heri menyampaikan pentingnya langkah konkret untuk membongkar pagar laut sekaligus mengusut pihak-pihak yang terlibat. 

"Masyarakat sebenarnya hanya meminta hal sederhana, yakni bongkar pagar laut dan usut siapa di belakangnya. Semua pejabat, termasuk Bu Ketua Komisi IV, sudah sepakat dengan langkah ini," kata legislator Fraksi PAN itu saat rapat bersama Menteri Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2025.

DPR Minta Kementerian Kehutanan Gandeng Polri untuk Awasi Kawasan Hutan

Alih-alih memberikan apresiasi ke Kementerian Kelauta dan Periksanan atas langkah-langkah yang telah diambil untuk menyelesaikan masalah ini, Heri juga menegaskan bahwa pengusutan pihak-pihak yang terlibat tidak bisa dilakukan KKP sendirian.  

"Pak Menteri, sesuai dengan namanya, tunjukkan kesaktian. Saya senang melihat kerja KKP yang sudah ke arah yang benar. Namun, untuk mengusut tuntas, tidak mungkin KKP bekerja sendiri. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain sangat penting," kata Heri.  

Panen Raya Jagung, Rajiv DPR: Bukti Polri Dukung Program Swasembada Pangan

Heri mencontohkan permasalahan mengenai Hak Guna Bangunan (HGB) yang bukan merupakan kewenangan KKP. Heri mendorong agar dibentuk tim khusus lintas kementerian guna menyelesaikan kasus ini secara tuntas.  

"Masalah ini sebenarnya sudah hampir selesai. Kami tinggal menunggu laporan dari Pak Menteri tentang batas waktu penyelesaian kasus ini. Siapa ketua timnya, silakan ditentukan, yang penting semua pihak berkoordinasi," imbuhnya.

Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rajiv

DPR: Izin Agen Harus Dicabut Jika Persulit Petani Dapatkan Pupuk Bersubsidi

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mendengarkan keluhan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, terkait adanya oknum agen yang mempersulit pupuk subsidi.

img_title
VIVA.co.id
15 Juni 2025