Tahapan Pemilu Usai, Bawaslu Tak Berhenti Perkuat Sistem Demokrasi di Indonesia

Jakarta, VIVA -- Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Totok Hariyono menegaskan, meskipun tidak ada tahapan pemilu saat ini, peran Bawaslu dalam menguatkan demokrasi Indonesia tidak boleh terhenti. 

Dia menekankan, Bawaslu memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan memperkuat sistem demokrasi negara.

"Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk menguatkan demokrasi di Republik ini. Meskipun tidak ada tahapan pemilu saat ini, penguatan demokrasi harus tetap dilaksanakan," kata Totok dalam keterangannya diterima Minggu, 16 Februari 2025.



Ilustrasi warga mengikuti pemungutan suara ulang pemilihan umum (Pemilu) 2019 di TPS 27 Kelurahan Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Photo :

• VIVA

Totok menerangkan, di luar tahapan pemilu, Bawaslu daerah punya peran penting untuk mengintensifkan konsolidasi demokrasi kepada masyarakat. Hal ini dinilai penting agar sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia semakin kokoh. "Mari kita terus memberikan pendidikan demokrasi yang masif kepada masyarakat," kata Totok. 

Dia pun menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam memahami mekanisme demokrasi. Selain itu, Totok juga mengingatkan para pimpinan yang memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempersiapkan diri dengan baik. 

Totok juga menekankan agar pimpinan Bawaslu yang hadir di MK punya pemahaman mendalam terkait dalil-dalil pemohon, serta alasan dan proses yang mendasari keluarnya rekomendasi Bawaslu.

"Panggung di MK adalah salah satu cara untuk mensosialisasikan kerja pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu. Para pimpinan harus paham tentang rekomendasi yang telah dikeluarkan Bawaslu, alasan dikeluarkannya rekomendasi tersebut, serta langkah-langkah yang diambil, seperti dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)," ujarnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, Totok berharap Bawaslu dapat terus berperan aktif dalam memperkuat demokrasi dan memastikan pemilu berjalan transparan dan akuntabel.

Halaman Selanjutnya

"Panggung di MK adalah salah satu cara untuk mensosialisasikan kerja pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu. Para pimpinan harus paham tentang rekomendasi yang telah dikeluarkan Bawaslu, alasan dikeluarkannya rekomendasi tersebut, serta langkah-langkah yang diambil, seperti dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)," ujarnya.