Demokrat: Hati Kami Permanen ke Pak Prabowo Selama 5 Tahun Ini
- Istimewa
Jakarta, VIVA - Partai Demokrat menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, selama lima tahun ke depan.
Bahwa ada wacana koalisi permanen yang diusulkan oleh Presiden Prabowo, Demokrat menegaska akan mempermanenkan kebersamaan dengan Prabowo di periode pemerintahannya ini.
"Jadi ada koalisi permanen namanya atau tidak ada koalisi permanen, tetap saja hati kami permanen ke Pak Prabowo selama 5 tahun ini," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra di Jakarta Pusat, Selasa, 25 Februari 2025.
Herzaky menambahkan, bahwa Demokrat tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, meskipun kini berada di dalam koalisi pemerintahan. Namun, kritis tersebut akan bersifat konsultatif dan disampaikan secara internal.
"Pak SBY juga sudah menyampaikan kemarin, kita tetap kritis di dalam. Tapi konsultif. Bedanya, kalau kami membangun oposisi di luar kan kita mengkritik dari luar, tapi begitu kami di dalam, ya kami menyampaikan kritiknya secara langsung," kata Herzaky.
Partai Demokrat juga menyatakan kesiapan untuk terus mendukung kepemimpinan Prabowo Subianto, bahkan hingga 2029. Dengan tetap memperhatikan mekanisme organisasi dan keputusan kongres mendatang.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai 2029.
Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu, diungkap beberapa ketua umum parpol dan pengurus partai saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025.Â
Dulu Pendukung 02 Garis Keras, Kini Desta Kritik Kinerja Prabowo: Saya Berhak Mengawasi!
Desta diketahui merupakan salahs atu artis yang berada di barisan pendukung 02 selama masa kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.
