PDIP di Luar Pemerintahan, Golkar: Kami Menghormati Sikap Politik Bu Mega
- VIVA.co.id/Edwin Firdaus
Jakarta, VIVA – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji menyatakan partainya menghormati sikap politik PDI Perjuangan yang tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sebelumnya Presiden Prabowo sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, pada 7 April 2025. Pertemuan itu sempat menimbulkan spekulasi akan adanya perubahan konstalasi politik.
"Kami menghormati sikap politik Bu Mega (ada di luar pemerintahan)," kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis, 10 April 2025.
Sarmuji menjelaskan, PDIP tetap bisa memberikan kontribusi dan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo meski tidak masuk ke dalam koalisi.
"Tidak berkoalisi dalam pemerintahan tetap bisa berkontribusi melalui jalan lain, seperti memberi konsepsi banding atas jalan yang ditempuh pemerintah," ungkap dia.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bicara soal posisi partainya saat bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Megawati menegaskan, PDIP tetap berada di luar pemerintahan.
Hal itu disampaikan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani saat disinggung mengenai peluang PDIP masuk ke dalam pemerintahan usai Megawati dan Prabowo bertemu pada Senin, 7 April 2025 malam.
"Ya kira-kira seperti itu (di luar pemerintahan), pokoknya begitu," kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 April 2025.
Megawati dalam pertemuan itu juga menyampaikan harapannya agar Prabowo dapat menjalankan masa kepemimpinannya dengan efektif. Dia berharap, Prabowo menggunakan kekuatannya untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.
"Ibu Megawati juga berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif. Sebagai kepala pemerintahan dan Kepala Negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan rakyat Indonesia," tutur dia.Â
Idrus Marham Minta Hendropriyono Buka Dalang Demo di DPR: Untuk Kepentingan Bangsa
Idrus menilai dalang kericuhan demo di DPR pada 28 Agustus 2025 harus dibuka untuk kepentingan bangsa
