Respons Isu Matahari Kembar, Ganjar: Nanti Anak Buah Bingung
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jakarta, VIVA – Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo buka suara soal kabar adanya 'matahari kembar' dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Munculnya isu 'matahari kembar' karena sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang silaturahmi ke rumah Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo dalam momen Lebaran Idul Fitri.
Ganjar menegaskan bahwa tidak boleh ada matahari kembar karena akan membuat pemimpin dan anak buah menjadi bingung.
"Oh iya enggak boleh matahari kembar, masa mataharinya kembar. Nanti pemimpinya bingung, anak buahnya bingung," ucap Ganjar Pranowo kepada wartawan di Gedung Kesenian Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa, 15 April 2025.
Di sisi lain, Ganjar mengatakan dua menteri kabinet Merah Putih yang bersilaturahmi ke Solo merupakan menteri yang sama pada kabinet era Jokowi.
"Kan mereka dulu menterinya (Jokowi)," ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto Bertemu Jokowi di Kertanegara
- VIVA/ Ahmad Farhan Faris
Ia menilai saat ini dua menteri Kabinet Merah Putih yang silaturahmi ke Solo merupakan rekomendasi dari Jokowi.
"Tapi kan dia pasti dapat rekomendasi dari dia (Jokowi)," imbuhnya.
Diketahui, ada sejumlah menteri kabinet Merah Putih sowan ke kediaman Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah pada Jumat, 11 April 2025. Salah satu menteri tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin.
Momen tersebut menjadi sorotan karena kedua menteri Kabinet Merah Putih itu masih memanggil Jokowi sebagai bosnya. Momen itu menjadi viral di media sosial dan diunggah oleh berbagai akun di instagram.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera merespons momen tersebut. Ia mengatakan silaturahmi baik, tetapi jangan sampai ada matahari kembar.
"Ya, yang pertama tentu silaturahmi tetap baik ya, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar," kata Mardani kepada wartawan, Jumat, 11 April 2025.
Tak Dibahas Prabowo Dalam RAPBN, Gaji PNS Tahun Depan Tak Naik?
Presiden Prabowo tak membahas soal kenaikan gaji PNS dalam pidato kenegaraan saat agenda RUU APBN 2026
