Kritik TNI Masuk Kampus, TB Hasanuddin: Perguruan Tinggi Bukan Medan Pertempuran!

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan mandat Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang TNI, yakni sebagai alat pertahanan negara.

“Sudah bukan zamannya lagi TNI melakukan aktivitas-aktivitas yang bernuansa intimidasi atau menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” tegas TB Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya diterima awak media, Selasa, 22 April 2025.

Ia menyoroti secara khusus aktivitas TNI di lingkungan kampus, yang menurutnya berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan.

“Hal yang harus selalu dipahami adalah perguruan tinggi bukanlah medan pertempuran dalam perspektif pertahanan negara. Kampus adalah pusat intelektualitas dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kehadiran TNI yang bernuansa intimidatif di lingkungan ini dapat mencederai prinsip kebebasan akademik” ujarnya.

Politikus PDIP itu mengingatkan bahwa kebebasan akademik para sivitas akademika, termasuk juga mahasiswa, telah dijamin dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 8 ayat 1 sampai 3. Oleh karena itu, semua pihak wajib menghormati ruang akademik di kampus sebagai tempat yang bebas dari tekanan atau intervensi.

Ia juga menekankan peran penting pimpinan perguruan tinggi dalam menjaga independensi kampus sebagai pusat pengembangan pengetahuan sesuai kaidah ilmiah. “Pimpinan perguruan tinggi harus bertanggung jawab memastikan lingkungan kampus tetap kondusif dan bebas dari segala bentuk aktivitas yang berpotensi mengintimidasi atau bahkan mengintervensi kebebasan akademik,” ujarnya.

Isu TNI masuk kampus mencuat karena adanya peristiwa yang berulang terjadi usai pengesahan Revisi UU TNI pada Maret 2025. Dari data BBC Indonesia, jejak TNI masuk kampus di perguruan tinggi ada di tiga daerah dalam tiga hari berturut-turut.

Salah satunya pada 24 Maret 2025 yaitu pertemuan antara BEM dan Kodim 0701 Banyumas, Jawa Tengah. Hal itu dilatarbelakangi aksi protes RUU TNI pada 21 Maret 2025. 

Lalu, empat hari setelahnya, mahasiswa Papua merasa terancam dengan beredarnya surat dari Komando Distrik Militer 1707/Merauke yang dikirimkan kepada Sekretariat Daerah Merauke untuk meminta data mahasiswa.

Di awal surat, Kodim menjelaskan dua dasar permintaan data tersebut yaitu program kerja bidang intelijen/pengamanan dan pertimbangan komando serta Staf Kodim 1707/Merauke.

Ketiga, terkait pengumuman kerja sama antara TNI dan Universitas Udayana. Meski perjanjian itu diteken oleh Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana, dan Panglima Kodam IX/Udayana, Muhammad Zamroni, atas nama Kepala Staf Angkatan Darat pada 5 Maret di Denpasar, informasi itu tetapjadi sorotan pada 26 Maret.

Lalu, belum lama ini munculnya anggota TNI dalam diskusi bertema ‘Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-Bayang Militer bagi Kebebasan Akademik’ di Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, pada 14 April 2025.

Kemuduan, yang terbaru ada kedatangan Komandan Distrik Militer (Kodim) Depok 0508 Kolonel Iman Widhiarto ke kampus Universitas Indonesia (UI) pada 16 April 2025 saat mahasiswa sedang menggelar Konsolidasi Nasional Mahasiswa. 

Saat itu TNI menyatakan hadir karena mendapat undangan. Namun, pihak kampus membantah mengundang militer dalam acara konsolidasi mahasiswa tersebut.

Sebelumnya, beredar kabar viral di media sosial, tentara masuk kampus UI saat ada kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Pihak rektorat UI menyatakan tidak mengundang TNI masuk area kampusnya.

Kehadiran sejumlah anggota TNI di area Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) UI, Depok, dikabarkan terpantau pada Rabu, 16 April sekitar pukul 23.00 WIB.

Direktur Hubungan Masyarakat UI, Arie Afriansyah, menyatakan bahwa Rektorat UI tidak pernah mengundang militer untuk hadir dalam acara konsolidasi mahasiswa yang tengah berlangsung di Pusgiwa.

“Terkait hal tersebut, pihak Rektorat UI tidak pernah mengundang militer untuk hadir dan mengikuti acara konsolidasi mahasiswa yang diadakan di Pusgiwa,” kata Arie, Jumat lalu.

Halaman Selanjutnya

Ketiga, terkait pengumuman kerja sama antara TNI dan Universitas Udayana. Meski perjanjian itu diteken oleh Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana, dan Panglima Kodam IX/Udayana, Muhammad Zamroni, atas nama Kepala Staf Angkatan Darat pada 5 Maret di Denpasar, informasi itu tetapjadi sorotan pada 26 Maret.