Heboh Ijazah Palsu, Peneliti BRIN Nilai Ada Kelompok yang Ingin Gerus Peninggalan Jokowi
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA –  Hasil survei dari Center for Indonesia Strategic Actions (CISA), memperlihatkan bahwa mayoritas publik meyakini bahwa isu ijazah Presiden RI-7, Joko Widodo (Jokowi) adalah permainan politik lawan politik.Â
Dari data survei CISA, sebanyak 89,87 persen responden menilai bahwa isu ijazah palsu sangat mungkin sengaja disebarkan, dimainkan dan dikapitalisasi untuk kepentingan politik tertentu.
Jokowi Penuhi Panggilan Bareskrim Polri
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Menanggapi hal itu, peneliti senior riset dan politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Syafuan Rozi menilai ada kelompok yang ingin menggerus warisan kebijakan Jokowi.Â
"Fragmentasi sosial dan politik dalam negara demokrasi wajar terjadi, termasuk dalam hal ini isu keabsahan ijazah Pak Jokowi. Ada kelompok yang barangkali selalu memperhatikan aspek administrasi yang kebetulan bisa jadi dianggap celah. Ada pula kelompok yang tidak mengedepankan aspek itu, dan yang terpenting adalah kinerja, pengalaman dan integritasnya saat menjadi pemimpin nasional," kata Syafuan kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 21 Mei 2025.
Di sisi lain, hasil survei CISA bisa menjadi acuan masyarakat untuk melihat kinerja Jokowi saat menjabat presiden. Pun, termasuk pengalaman dan arah kebijakan bagi masyarakat Indonesia.
"Kita lihat, bagaimana Pak Jokowi begitu sabar saat menjabat Walikota Solo, ketika merelokasi pedagang kaki lima, kinerjanya selama menjabat gubernur Jakarta dan puncak karirnya menjadi presiden," ucap Syafuan.
Namun, ia menilai ada kelompok yang kerap menyoroti kelemahan siapa pun pemimpin nomor satu di republik ini. "Nah, bisa jadi, kelompok yang selalu mengkritisi hal ini, tidak menyukai warisan kebijakan Pak Jokowi," ungkapnya.Â
Hasil survei CISA menunjukkan sebanyak 51,35 persen responden sangat percaya, dan 25,35 persen responden cukup percaya terhadap klarifikasi yang diberikan oleh Jokowi.Â
Tren serupa dari riset itu, juga terlihat dari persepsi responden terhadap klarifikasi dari pihak UGM. Sebanyak, 47,35 persen responden sangat percaya, 25,76 persen cukup percaya dengan klarifikasi yang telah disampaikan oleh UGM.Â
Untuk diketahui, survei tersebut dilakukan pada 9 - 15 Mei 2025. Survei ini bermaksud menggali pandangan publik tentang isu ijazah Jokowi. Publik yang dimaksud dalam survei ini adalah masyarakat di atas 17 tahun atau yang sudah memiliki hak pilih terutama para ahli hukum, akademisi, praktisi/ pengamat pendidikan, peneliti, aktivis LSM/ NGO, mahasiswa, dan politisi yang secara sadar dan aktif mengikuti isu-isu (dinamika) politik juga hukum.Â
peneliti senior riset dan politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Syafuan Rozi
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Metode survei yang digunakan wawancara tatap muka menggunakan whatsapp, zoom, dan google meeting. Pengambilan sampel Purposive ini adalah metode sampling dimana responden yang terpilih dan diambil sebagai sampel berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu, memiliki kriteria khusus dan sesuai dengan tujuan penelitian. Â
Berdasarkan teknik sampling tersebut, jumlah sampel yang di peroleh sebanyak 950 responden. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar ±2,95 pada tingkat kepercayaan 95 persen.Â