Prabowo Ultimatum Keras Pejabat, Pengamat: Itu Tanda Menteri Harus Mawas Diri

Jakarta, VIVA - Presiden RI Prabowo Subianto mengultimatum jajaran menteri di Kabinet Merah Putih untuk bekerja dengan baik demi kepentingan rakyat. Peringatan Prabowo itu dinilai mesti membuat jajaran menteri di kabinet mawas diri.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio  alias Hensa mengatakan peringatan Prabowo itu harus dipahami oleh jajaran menterinya. 

"Itu juga tanda bahwa para menteri harus mawas diri," kata Hensa dalam keterangannya, Senin, 2 Juni 2025.

Hensa juga menganalisa ultimatum Prabowo juga kata harus menjadi pengingat para menteri untuk segera berbenah diri. Sebab, dia menilai, Prabowo saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap kinerja anak buahnya.

"Karena itu artinya Prabowo memberitahu bahwa dia sedang melakukan evaluasi kabinetnya," tutur Hensa.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada para pejabat negara dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin, 2 Juni 2025

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa kesetiaan kepada negara adalah harga mati. Kata Ketum Partai Gerindra itu, mereka yang tidak setia akan disingkirkan tanpa pandang bulu.

"Saya sekali lagi mengimbau, mengajak mereka-mereka: Jangan menganggap negara ini tidak ada. Jangan menganggap NKRI bisa dipermainkan. Jangan menganggap NKRI bisa dibohongi, jangan menganggap NKRI bisa ditipu," kata Prabowo.

Prabowo menyampaikan dirinya tak akan memberikan toleransi terhadap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Ia menyoroti masih banyaknya praktik korupsi yang justru bersumber dari dalam tubuh pemerintahan sendiri.

"Saya sebagai Presiden RI melihat masih terlalu banyak penyelewengan masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi, yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan," ujar Prabowo.

Putusan MK: Pimpinan Organisasi Advokat Dilarang Rangkap Pejabat Negara

MK memutuskan pimpinan organisasi advokat tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara, dalam hal ini termasuk menteri dan/atau wakil menteri.

VIVA.co.id

30 Juli 2025