Soroti Banjir Jakarta, DPR Dorong Pemerintah Pusat dan Pemda Kerja Sama: Tanpa Kolaborasi Tutup Lubang Gali Lubang
- ANTARA/HO-BPBD DKI
Jakarta, VIVA - Peristiwa banjir yang kembali merendam sebagian wilayah Jakarta jadi perhatian DPR. Semua stakeholder diminta bisa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah banjir Jakarta.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera minta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa berkerja sama mengatasi persoalan banjir di Jakarta yang tak kunjung selesai. Ia bilang penangan banjir Jakarta tidak bisa dilakukan dengan kebijakan tambal sulam.
"Kolaborasi pusat dan daerah sangat diperlukan. Tentunya, tanpa kolaborasi tutup lubang gali lubang," kata Mardani, dikutip pada Selasa, 8 Juli 2025.
Dia prihatin dengan banjir yang terjadi di wilayah Jakarta sehingga menyebabkan ratusan warga mengungsi. Bahkan, banjir ada yang mencapai 270 cm atau 2,7 meter. Bahkan, kata dia, di dapilnya di wilayah Jakarta Timur, ada 47 RT yang terendam banjir.
“Kita berharap penanganan banjir dapat cepat diatasi. Termasuk penyediaan pengungsian yang layak dan bantuan kepada warga yang terdampak,” tuturnya.
Anggota DPR sekaligus Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera
- Twitter @MardaniAliSera
Mardani mengatakan banjir Jakarta akibat hujan yang mengguyur pada 5-6 Juli 2025 menunjukkan masih adanya masalah struktural di daerah perkotaan. Ia mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun skema penanganan banjir yang lebih akurat.
“Setiap kali curah hujan tinggi disertai pasang air laut, Jakarta lumpuh. Ini bukan lagi sekadar bencana musiman, tapi cermin dari problem struktural, ketahanan infrastruktur drainase, pengelolaan sungai, dan perencanaan tata ruang yang belum menjawab tantangan perkotaan modern,” ujar politkus PKS itu.
Menurut Mardani, selain berkolaborasi dengan Pemerintah pusat, Pemprov Jakarta juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah di kawasan penyangga ibu kota lainnya seperti Pemda Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).
"Jika Jakarta lumpuh kan juga akan berdampak ke berbagai daerah penyangga. Karena banyak warga Bodetabek yang kerja di Jakarta," ujar Mardani.
Pun, Mardani juga menyoroti kompleksitas persoalan Jakarta, baik dari segi pertumbuhan populasi, penyusutan tanah, hingga alih fungsi ruang hijau. Hal itu memerlukan perencanaan yang lintas sektor dan konsisten dari hulu ke hilir.
“Fungsi bendung, pintu air, dan kanal-kanal utama seperti di Katulampa, Karet, Pesanggrahan, hingga Pasar Ikan, tidak boleh hanya menjadi indikator status siaga. Tapi harus dikoneksikan dengan sistem mitigasi cepat, terpadu, dan berbasis data real-time,” jelasnya.
Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta melaporkan 109 RT di wilayah Jakarta terendam banjir. Data ini berdasarkan laporan per pukul 06.00 WIB, Senin (7/7).
Rincian titik banjir tercatat ada di 17 RT di Kawasan Jakarta Pusat, 15 RT di kawasan Jakarta Barat, 39 RT di kawasan Jakarta Selatan, dan 47 RT di kawasan Jakarta Timur.
Namun, hingga Senin malam, 7 Juli 2025, pukul 21.00 WIB, jumlah titik banjir sudah berkurang. Dari laporan BPBD, sebanyak 16 RT Jakarta masih terendam banjir.
