Nurdin Halid: Terima Money Politik, Hak Suara Hilang
- ANTARA/ Puspa Perwitasari
VIVA.co.id – Jadwal Munaslub Partai Golkar dimundurkan menjadi tanggal 17-19 Mei 2016. Sementara di jeda sebelum Munaslub, Steering Committee (SC) akan terus berupaya agar penyelenggaraan berlangsung bersih. Salah satu yang diantisipasi adalah politik uang.
"Untuk menghindari politik uang, (Komite) Etik merancang aturan yang melarang keras terjadi politik uang. Apabila ada, kandidat didiskualifikasi. Voters yang menerima, dihilangkan hak suaranya," kata Nurdin di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu 13 April 2016.
Untuk itu, SC menyepakati adanya biaya yang harus ditanggung seluruh kandidat bakal calon. Namun besaran angkanya masih didiskusikan agar tidak menyulitkan. "Uang untuk biaya sosialisasi dan kampanye. Transparan. Harus diaudit oleh akuntan independen. Jadi ada pertanggungjawaban ke SC," ujarnya menambahkan.
Nurdin mengatakan, besaran angka itu nanti akan dibahas di SC, dilaporkan ke DPP dan kemudian disahkan. Nantinya kata Nurdin, para calon juga akan menjalani sosialisasi dan kampanye yang zonanya sudah disiapkan oleh SC.
"Dengan menanggung pembiayaan, mereka tidak bisa lakukan money politics. Uang pendaftaran itu untuk biayai transport bagi pengurus daerah. Jadi nggak ada sebut-sebut calon ketum bagi uang transport dan lain-lain."
(mus)
DPR Kritik Putusan Pemilu Dipisah: MK Terlalu Jauh Masuk ke Ranah Pembuat UU
Anggota DPR RI, Nurdin Halid mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan Pemilu nasional dan Pemilu daerah.
