DPR: Larangan Main Pokemon GO Berlebihan

Pamflet larang bermain permainan Pokemon Go di kompleks Istana Negara.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Agus Rahmat

VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais, menilai berbagai instruksi dan larangan aparat keamanan bermain Pokemon Go di lingkungan internal mereka berlebihan. Menurutnya, imbauan itu tak perlu dibuatkan pengumuman secara terbuka sehingga menimbulkan kehebohan publik.

"Soal Pokemon Go di wilayah-wilayah strategis sebaiknya enggak usah pakai pengumuman atau koar-koar gitu, yang penting dieksekusi saja. Kalau jangan ya jangan," kata Hanafi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Juli 2016.

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengingatkan semua aparat keamanan memang seharusnya tak ikut larut dengan demam permainan itu. Selain itu, larangan dalam bentuk pengumuman sama halnya dengan mempromosikan game tersebut pada khalayak.

"Berlebihan menurut saya, masa negara ngurusin Pokemon? Itu kan sama saja kita promosi, sementara kita enggak punya saham di aplikasi game Pokemon itu," ujarnya.

Hanafi mengungkapkan Komisi I DPR berencana membahas larangan bermain itu saat menggelar rapat nanti.

"Karena ini kan sudah ramai jadi wacana publik. Komisi I kan juga mewakili publik. Apakah betul isu ini sedemikian genting, ancaman atau isu promosi aplikasi baru sehingga jangan terjebak permainan orang lain," ungkapnya.

Sebelumnya, berbagai instansi melarang Pokemon Go dimainkan jajarannya di lingkungan internal. Istana Negara menerbitkan larangan bermain Pokemon Go di kompleks Kantor Presiden melalui pamflet kertas yang ditempelkan di pintu masuk ruang wartawan.

Sedangkan, Markas Besar Polri melalui Surat telegram nomor STR/533/VII/2016, melarang anggota Polri bermain Pokemon-Go saat dinas. Surat itu ditandatangani Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Inspektur Jenderal Polisi Mochamad Iriawan.

Jawaban Nyeleneh Casis saat Ditanya Tujuan Masuk Polisi Bikin Geleng-geleng Kepala

Tak hanya itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Ade Supandi, juga tegas melarang anak buahnya bermain game yang tengah digemari masyarakat dunia itu. Alasannya karena permainan tersebut menggunakan sistem yang terhubung dengan GPS, sehingga bisa menunjukan lokasi prajurit.

Laporan: Yunisa Herawati – Jakarta (ren)

Nasib Uang Rp 2,5 Miliar Hasil Kombes Donald dan Anak Buah Peras WN Malaysia Penonton DWP
SSDM Polri menghadiri langsung pemakaman polisi yang tewas ditembak di Lampung

Polri Tawarkan Kakak Briptu Anumerta Ghalib Jadi Polisi, Cerita Mantan PNS dan TNI Bangun Bisnis Omzet Miliaran

Berita tentang Polri menawarkan kakak Briptu Anumerta Ghalib untuk menjadi polisi jadi yang terpopuler di kanal news dan bisnis VIVA.co.id sepanjang Rabu, 19 Maret 2025.

img_title
VIVA.co.id
20 Maret 2025