DPR: Larangan Main Pokemon GO Berlebihan

Pamflet larang bermain permainan Pokemon Go di kompleks Istana Negara.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Agus Rahmat

VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais, menilai berbagai instruksi dan larangan aparat keamanan bermain Pokemon Go di lingkungan internal mereka berlebihan. Menurutnya, imbauan itu tak perlu dibuatkan pengumuman secara terbuka sehingga menimbulkan kehebohan publik.

Andovi dan Jovial Da Lopez Ikut Demo Bawa 17+8 Tuntutan Rakyat: Reformasi DPR Besar-besaran

"Soal Pokemon Go di wilayah-wilayah strategis sebaiknya enggak usah pakai pengumuman atau koar-koar gitu, yang penting dieksekusi saja. Kalau jangan ya jangan," kata Hanafi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Juli 2016.

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengingatkan semua aparat keamanan memang seharusnya tak ikut larut dengan demam permainan itu. Selain itu, larangan dalam bentuk pengumuman sama halnya dengan mempromosikan game tersebut pada khalayak.

TNI-Polri Diminta Tegas ke Pelaku Pengrusakan dan Penjarahan, Tapi Jangan Salah Tangkap

"Berlebihan menurut saya, masa negara ngurusin Pokemon? Itu kan sama saja kita promosi, sementara kita enggak punya saham di aplikasi game Pokemon itu," ujarnya.

Hanafi mengungkapkan Komisi I DPR berencana membahas larangan bermain itu saat menggelar rapat nanti.

TNI Bantah Lakukan 'Cipkon' Biarkan Aksi Demo Jadi Anarkis

"Karena ini kan sudah ramai jadi wacana publik. Komisi I kan juga mewakili publik. Apakah betul isu ini sedemikian genting, ancaman atau isu promosi aplikasi baru sehingga jangan terjebak permainan orang lain," ungkapnya.

Sebelumnya, berbagai instansi melarang Pokemon Go dimainkan jajarannya di lingkungan internal. Istana Negara menerbitkan larangan bermain Pokemon Go di kompleks Kantor Presiden melalui pamflet kertas yang ditempelkan di pintu masuk ruang wartawan.

Sedangkan, Markas Besar Polri melalui Surat telegram nomor STR/533/VII/2016, melarang anggota Polri bermain Pokemon-Go saat dinas. Surat itu ditandatangani Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Inspektur Jenderal Polisi Mochamad Iriawan.

Tak hanya itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Ade Supandi, juga tegas melarang anak buahnya bermain game yang tengah digemari masyarakat dunia itu. Alasannya karena permainan tersebut menggunakan sistem yang terhubung dengan GPS, sehingga bisa menunjukan lokasi prajurit.

Laporan: Yunisa Herawati – Jakarta (ren)

Eks pemain Persija Jakarta, Syahroni jadi korban salah sasaran netizen

Diserang Netizen Gara-gara Namanya Mirip Ahmad Sahroni, Eks Pemain Persija Buat Klarifikasi yang Bikin Ngakak

 Mantan pemain Persija Jakarta, Syahroni, belakangan menjadi sorotan setelah akun Instagram miliknya (@syahroni15) diserang oleh netizen.

img_title
VIVA.co.id
2 September 2025