Panglima: Kalau Mau TNI Diberi Hak Pilih di Pemilu 2024

VIVA.co.id – Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo, dimintai tanggapan Panitia Khusus RUU Pemilu, terkait kemungkinan prajurit TNI bisa memilih dalam Pemilu. 

Menurut Gatot, hal itu bisa dipertimbangkan setelah Pemilu 2019 digelar.

"Ya setelah tahun 2024 saja, setelah pemilihan Presiden dan seluruhnya kepala daerah, DPR, DPRD, jadi satu, kan tahun 2024," kata Gatot di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Desember 2016.

Mengenai kekhawatiran institusi TNI menjadi tak netral jika personelnya diberi hak pilih, Gatot menjawab hal itu bisa dilihat usai evaluasi nanti. Sementara saat ini, dia tidak mau berandai-andai.

"2024 nanti kita baru evaluasi perlu tidaknya. Sekarang kita belum tahu," jawab Gatot.

Panglima tidak ingin memikirkan hal itu lebih jauh, karena saat ini pihaknya ingin fokus menyiapkan pengamanan untuk Pemilu serentak 2019 nanti.

"Yang jelas TNI saat ini berkoordinasi dengan kepolsian RI agar pesta demokrasi yang kita coba nanti, bersamaan antara Pilpres, DPR, DPD, DPRD, kan itu perlu konsentrasi," kata dia.

Pemerintah Mulai Susun Draf RUU Pemilu

Wamendagri, Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah sudah mulai menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7/2024 tentang Pemilu.

VIVA.co.id

20 Mei 2025