Soal Film G30S/PKI, Hasto: Biar Sejarah yang Bicara
- VIVA/Eduard
VIVA.co.id – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, partai tidak pernah memberikan instruksi khusus pada kader dan anggotanya untuk menggelar dan mengajak nonton bareng atau nobar film 'Pengkhianatan G30S/PKI'.
"Enggak ada, karena kami melihat bagaimana menyikapi persoalan yang masih kontroversial agar bangsa ini belajar, agar tidak ada lagi upaya-upaya untuk merongrong kewibawaan pemerintahan yang berasal dari rakyat, agar tidak ada upaya untuk mengganti ideologi bangsa. Biarlah para sejarawan yang bicara untuk mengungkap kebenaran-kebenaran," ujarnya di markas PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, 30 September 2017.
Ia menyebut, maraknya acara nobar film buatan tahun 1984 itu sejatinya terlepas dari aspek politik dan tidak menjurus ke arah perpolitikan. Aspek yang ditonjolkan adalah membangun gotong royong dengan belajar dari masa lalu dan kemudian melihat masa depan dengan lebih baik.
Sementara itu, mengetahui Presiden Joko Widodo menghadiri nobar 'G30S/PKI' di Markas Korem 061 Suryakencana Bogor, Jawa Barat, Hasto enggan berkomentar banyak. Ia pun menepis anggapan bahwa seluruh kantor DPP PDIP diwajibkan untuk memasang bendera Merah Putih setengah tiang.
"Itu merupakan kebijakan dari Pak Jokowi (untuk melakukan nobar). Nontonnya bagus, jaketnya Pak Jokowi sangat bagus, merah. Untuk bendera, kami pasang Merah Putih seperti biasa, sesuai standar protokoler partai untuk kami kibarkan," ucap Hasto.
Dengan diberikannya akses oleh pemerintah kepada masyarakat untuk melihat langsung adegan demi adegan dan seluruh tayangan film 'G30S/PKI', Hasto mengimbau agar masyarakat tak terpancing pihak-pihak yang ingin memanfaatkan 'masa lalu' sebagai alat politik dan membangkitkan luka lama.
"Apa pun yang berkhianat bagi republik ini, harus kita tumpas habis dan PKI kan sudah dinyatakan terlarang," tuturnya.
Menko Yusril Ungkap Alasan Prabowo Beri Hasto Amnesti: Hukum Harus Bebas dari Politik
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden menilai langkah hukum terhadap siapa pun, apalagi terhadap delik korupsi, harus steril dari motif politik.
