Eks Kepala BPPN Sebut BDNI Lakukan Penyimpangan Dana BLBI
- kejaksaan.go.id
Selanjutnya setelah melakukan pertemuan beberapa kali, pada 21 September 1998, dilakukan penandatanganan penyelesaian pengambilalihan melalui mekanisme Master Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA) antara BPPN dan Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham BDNI.
Iwan mengatakan mekanisme MSSA adalah skema di mana pemerintah dengan bank yang bersangkutan, melalui pemegang sahamnya ada kesepakatan untuk menyelesaikan kewajiban itu dengan menyerahkan aset dan dibayar tunai.
Sementara menurut mantan Wakil Ketua BPPN Maulana Ibrahim, bahwa pengawasan BDNI dalam penggunaan dana BLBI di bawah tanggung jawab mantan Wakil Ketua BPPN Rini Soewandi.
"Saya tidak langsung membawahi pengawasan terhadap BDNI. BDNI di bawah ibu Rini Soewandi. Kalau dokumen mungkin ada catatannya, tapi saya tidak membawahi langsung pengawasan dan monitoring pada BDNI," kata Ibrahim yang juga menjadi saksi untuk Syafruddin.
Ibrahim mengatakan tugasnya sebagai wakil ketua BPPN lebih ke masalah-masalah administrarif. Tapi ia mengakui kalau pengawasan BDNI selaku penerimaan dana BLBI dipindahkan dari BI ke BPPN pada awal 1998.
"Saya tak mengetahui, karena itu kalau enggak salah itu waktu jamannya Bambang Soebianto (Mantan Menkeu) Jadi ada beberapa bank yang dari BI, yang dipindahkan pengawasan ke BPPN, sejumlah sekitar 54," kata Ibrahim.
Dalam penerbitan SKL BLBI kepada BDNI ini, Syafruddin didakwa bersama-sama dengan Dorodjatun Kunjorojakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.
Syafruddin diduga telah memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004, sebesar Rp4,58 triliun. Keuntungan diperoleh Sjamsul dinilai sebagai kerugian negara.
Syafruddin selaku Kepala BPPN diduga telah melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM).
Selain itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham.
Pemerintah Nyaris Kehilangan Lagi Buronan Maria Pauline
Pemerintah Serbia akan melepas Maria pada 16 Juli.
