Pipa BBM Pertamina di Pelabuhan Makassar Bocor
- Dokumentasi Kementerian Perhubungan
VIVA – Pipa saluran Bahan Bakar Minyak Pertamina di area Pelabuhan Makassar, mengalami kebocoran pagi ini. Insiden tersebut langsung diatasi oleh Quick Response Team Kementerian Perhubungan.
Tim dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut itu terdiri dari petugas Syahbandar Makassar dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Kebocoran itu pun dapat diatasi, sehingga tidak meluas dan berdampak buruk untuk lingkungan.
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Junaidi mengungkapkan, kebocoran tersebut terjadi pagi tadi di dermaga Hassanudin Pelabuhan Makassar.Â
“HSD (minyak solar) tumpah dan mengalir melalui saluran pembuangan ke perairan kolam terminal Hassanudin," ujar Junaidi dikutip dari keterangan resminya, Rabu 27 Juni 2018.Â
Mengetahui adanya kejadian tersebut, Junaidi menjelaskan bahwa petugas Otoritas Pelabuhan Makassar segera menyampaikan informasi kebocoran tersebut kepada petugas Pertamina. Tindakan menghentikan kebocoran pipa dengan menutup keran pipa yang bocor pun langsung dilakukan.
"Adapun Syahbandar Makassar dan OP Makassar, juga petugas Pertamina segera melakukan penanggulangan tumpahan minyak di kolam Terminal Hassanudin, dengan memasang oil bom dan menyebar absorbent serta menyemprot dispersant film lapisan minyak," jelasnya.
Syahbandar Makassar bertindak selaku Mission Coordinator (Tier 1) dalam operasi penanggulangan tumpahan minyak tersebut mengerahkan 3 unit kapal patroli KPLP kelas III dan kelas V yaitu KNP. 305, KNP. 350 dan KNP. 512 untuk membantu percepatan penanganan tumpahan minyak tersebut.
"Saat ini, Alhamdulillah berkat quick response penanganan tumpahan minyak maka tumpahan tersebut sudah teratasi. Namun, petugas Pertamina masih melaksanakan pengambilan sorbent dari perairan dan menyemprot film minyak dengan dispersant," ungkapnya.Â
Kemenhub Gelar Kampanye Keselamatan Pelayaran Bagi Para Nelayan
Kampanye keselamatan pelayaran ini digelar untuk memastikan setiap kapal di bawah GT 7 dilengkapi dengan dokumen status hukum dan alat keselamatan yang memadai.
