Sindir Susi, Edhy Prabowo: Dulu KKP Disclaimer, Sekarang Dapat WTP

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.
Sumber :

VIVA – Laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2019 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menteri KKP Edhy Prabowo pun mengaku bersyukur.

Susi Pudjiastuti, Dedi Mulyadi dan Ilham Habibie Dilirik PDIP untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Selain bersyukur, Edhy turut menyinggung laporan keuangan KKP pada tahun-tahun sebelumnya yang kerap kali tidak mendapatkan opini dari BPK atau disclaimer. 

Baca: Menteri Edhy Prabowo Disuruh Buat Nelayan Tertawa

Soal Pilgub Jabar, PDIP Ungkap Sudah Komunikasi dengan Gerindra dan Dedi Mulyadi

Periode sebelum Edhy Prabowo menjabat, Menteri KKP adalah Susi Pudjiastuti. Selama masa kepemimpinannya, laporan keuangan KKP dua kali mendapat disclaimer, yakni pada 2016 dan 2017.

"Komitmen kami dalam pengelolaan anggaran yang lebih baik, kalau dulu audit kementerian kami dapat disclaimer, Alhamdulillah minggu lalu kami dapat WTP," tuturnya, Kamis, 30 Juli 2020.

PDIP Tertarik Usung Eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti di Pilgub Jawa Barat

Laporan keuangan tersebut disinggung Edhy kala dirinya berkeinginan untuk memperoleh sumber pembiayaan program kerja dari pinjaman dan hibah luar negeri.

Sebab, menurutnya, KKP di bawah kepemimpinannya mendapat anggaran yang sangat kecil, yakni hanya Rp5 triliun dan telah dipotong untuk menangani Pandemi COVID-19. Padahal sebelumnya bisa mencapai Rp12 triliun.

"Maka dengan kerendahan hati kami akan banyak mengusulkan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri untuk memenuhi kesenjangan pendanaan di sektor perikanan dan kelautan," tegas dia. (ren)

Benih Bening Lobster (BBL)

KKP Sederhanakan Mekanisme Penetapan Nelayan dan Pembagian Kuota BBL

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyederhanakan mekanisme penetapan nelayan dan pembagian kuota benih bening lobster (BBL).

img_title
VIVA.co.id
22 Juni 2024