Pemerintah Disebut Faisal Basri Bikin Rugi Pertamina dan PLN
- Istimewa
VIVA – Ekonom Senior sekaligus Kepala Dewan Penasihat Indonesia Research and Strategic Analysis Faisal Basri mengungkapkan keterlibatan pemerintah atas kerugian yang dialami PT Pertamina dan PT PLN.
Pada Semester I-2020, Pertamina tercatat mengalami kerugian Rp11,13 triliun. Sementara itu, PT PLN, meskipun tidak rugi namun pendapatannya turun hingga 96,28 persen pada Semester I-2020.
 "Jadi perusahaan-perusahaan ini bagus, komitmen direksinya bagus sebetulnya, tapi mereka enggak berani mengadu ke bapak ibu [DPR]. Sekalian jadi saya saja yang sampaikan," kata Faisal di Gedung Parlemen di Senayan Jakarta, Senin 31 Agustus 2020.
Baca juga:Â Indonesia Pasti Resesi, Faisal Basri: Fokus Benahi Virus
Faisal mengungkapkan, salah satu penyebab buruknya kinerja keuangan kedua perusahaan milik negara itu adalah bengkaknya utang pemerintah di Pertamina dan PLN melalui kebijakan dana kompensasi.
"Jadi kalau misalnya piutang pemerintah itu sudah masuk ke kas Pertamina, kan Pertamina jadi enggak rugi. Kan utangnya (pemerintah) kira-kira Rp45 triliun, ruginya Rp11 triliun," tutur mantan Ketua Satgas Anti-Mafia Migas tersebut.
Dana kompensasi itu, lanjut Faisal, selama ini dimanfaatkan pemerintah untuk menekan harga bahan bakar minyak maupun listrik, di tengah turunnya kebijakan subsidi energi.
"Data subsidi BBM semu, kalau di APBN subsidi BBM turun terus tapi sekarang ada namanya dana kompensasi yang tidak dibicarakan dengan DPR, suka-suka pemerintah aja," tutur dia.
Di sisi lain, dia melanjutkan, kedua perusahaan itu juga terus dibebankan dengan kebijakan penugasan. Misalnya, Pertamina yang diharuskan membangun rumah sakit untuk menampung pasien COVID-19.
"Ada bangun rumah sakit COVID itu bukan dari APBN, dari koceknya Pertamina sendiri, tanah sudah dikasih (Pertamina). Kemudian bangun ibu kota baru Pertamina di suruh bangun menara BUMN," tegas Faisal.
Terlebih lagi, dukungan dana sebesar Rp95 triliun dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) belum juga dikucurkan pemerintah kepada para BUMN tersebut hingga saat ini.
"Sampai sekarang belum dibayar pemerintah kan dan PLNÂ saya rasa sudah buka di DPR kalau sampai September enggak dibayar lolos dia, enggak bisa bayar kewajiban-kewajibannya," tuturnya.
