Menteri Trenggono Masih Kaji Permen Izin Penggunaan Cantrang
- ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
VIVA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih mengkaji pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan atau Permen KP Nomor 59/2020 tentang jalur penangkapan dan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia dan laut lepas.Â
Meski permen tersebut telah diundangkan, namun untuk implementasinya masih membuka ruang masukan dari pihak terkait. Aturan permen tersebut di antaranya memperbolehkan lagi penggunaan alat tangkap cantrang.
"Permen tersebut memang sudah diundangkan, namun untuk pelaksanaannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono masih ingin mendapatkan masukan dari semua pihak terkait regulasi tersebut," kata Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Muryadi, Rabu, 27 Januari 2021.
Menurut Wahyu, permen tersebut disusun dan ditandatangani oleh pendahulu Menteri Trenggono yakni Edhy Prabowo. Maka itu, Trenggono perlu mendalami terkait aturan tersebut dan tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.
Pun, Trenggono sebagai pejabat baru perlu mempelajari lebih jauh mengenai kondisi saat ini yang ada di lapangan dan menerima masukan dari berbagai pihak. Sebab, semua itu perlu dilakukan agar dapat dihasilkan keputusan terbaik bagi rakyat.
"Sebagai pejabat baru, Pak Trenggono ingin mengetahui kondisi di lapangan agar bisa mengambil keputusan yang tepat terkait aturan itu. Yang pasti, Pak Menteri akan selalu berpegang pada prinsip kedaulatan, kelestarian dan kesejahteraan ekosistem maritim kita," jelas Wahyu.
Diketahui, Permen KP Nomor 59/2020 telah disahkan pada 30 November 2020. Permen tersebut di antaranya mengatur tentang selektivitas dan kapasitas Alat Penangkapan Ikan (API), perubahan penggunaan alat bantuan penangkapan ikan, perluasan pengaturan, baik dari ukuran kapal maupun Daerah Penangkapan Ikan (DPI).
Permen tersebut juga memperjelas penyajian pengaturan jalur untuk setiap ukuran kapal sesuai dengan kewenangan izin usaha penangkapan ikan. Selain itu, perubahan kodifikasi alat penangkapan ikan berdasarkan International Standard Statistical Classification of Fishing Gear (ISSCFG) FAO. (ase)
Baca Juga: Diterpa Pandemi, Bisnis Ikan Hias Justru Dulang Cuan
Menteri Trenggono Sebut Ekonomi Biru Jadi Jurus Utama Pembangunan Kelautan, Begini Roadmapnya
Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadikan ekonomi biru sebagai salah satu strategi atau pendekatan utama dalam proses pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia.
