Kemenkeu Catat Aset Tanah PTNBH Senilai Rp161,30 Triliun
- vivanews/Andry Daud
VIVA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sampai saat ini nilai barang milik negara (BMN) tercatat sebesar Rp161,30 triliun. Untuk nilai BMN tersebut berupa tanah di 12 Perguruan Tinggi sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
Adapun jenis aset PTNBH terbagi menjadi dua, yaitu kekayaan awal berupa asset non tanah dan BMN berupa tanah.
“Hingga saat ini, secara keseluruhan nilai aset kekayaan awal 12 PTNBH adalah Rp22,05 triliun. Sedangkan, nilai BMN berupa tanah adalah Rp161,30 triliun,” kata Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, dalam keterangannya pada, Jumat 28 Januari 2022.
Ia mengatakan, jumlah 12 dari 16 PTNBH yang ditetapkan Pemerintah pada 2021 di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), sudah ditetapkan nilai kekayaan awalnya.
Universitas Brawijaya Malang
- ub.ac.id
Sementara, empat perguruan tinggi lainnya, yaitu Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Padang dan Universitas Negeri Malang masih dalam proses penetapan nilai kekayaan awal (PNKA).
“Masing-masing jenis aset tersebut dikelola dengan mekanisme yang berbeda sesuai PP Statuta PTNBH dan PP 26 tahun 2015. Tanah pada PTNBH ditatausahakan dalam daftar BMN dan ditetapkan status penggunaannya pada Kemendikbud Ristek,” jelas Tri.
Pun, tanah tersebut digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Statuta PTNBH. Serta pemanfaatan tanah tunduk pada ketentuan pengelolaan BMN.
Sementara, untuk tanah yang diperoleh dari hasil kegiatan dan jadi kekayaan PTNBH bisa dialihkan kepada pihak lain. Namun, syaratnya dapatkan persetujuan dari Majelis Wali Amanat (MWA)
“Pengelolaan kekayaan awal PTNBH dan tambahan kekayaan lainnya menjadi kewenangan Pimpinan PTNBH masing-masing. Pencatatan Kekayaan PTNBH selanjutnya disajikan dalam LKPP sebagai Investasi Pemerintah,” kata Tri.
Kades Kohod Didakwa Jualbelikan Lahan Laut Jadi Daratan Fiktif
Sejak pertengahan 2022 hingga Januari 2025 para terdakwa mengubah status lahan perairan seluas ratusan hektare agar seolah-olah merupakan daratan milik warga.
