Setelah Nikel, Jokowi Bakal Hentikan Ekspor Bauksit Tahun Ini
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan kembali ambisinya untuk benar-benar menghentikan ekspor bahan mentah, dan fokus melakukan hilirisasi guna mendongkrak nilai tambah di dalam negeri.
Dia berpendapat, karena sejak zaman VOC kita selalu mengekspor bahan-bahan mentah yang nilai tambahnya dinikmati oleh negara lain, maka sekarang sudah tidak zamannya lagi hal tersebut dilakukan.
"Dan kita sudah membuktikan bahwa dengan hilirisasi, nilai tambah di dalam negeri itu sangat besar," kata Jokowi dalam telekonferensi di Pembukaan Rakernas ICMI, Sabtu 29 Januari 2022.
Jokowi mencontohkan, salah satu bahan mentah itu misalnya adalah nikel. Hilirisasi nikel yang telah dilakukan pemerintah sejak tahun 2015 menurutnya sudah memberikan dampak yang sangat signifikan, baik dari sisi ekspor maupun dari sisi neraca perdagangan.
"Ekspor besi baja di tahun 2021 mencapai US$20,9Â miliar, kira-kira Rp300 triliun. Meningkat dari sebelumnya hanya US$1,1Â miliar di tahun 2014," ujarnya.
Presiden menegaskan, terjadinya peningkatan yang sangat signifikan dari Rp15 triliun kemudian meloncat menjadi Rp300 triliun itu, adalah karena adanya peningkatan nilai tambah di dalam negeri akibat upaya hilirisasi.
Oleh sebab itu, lanjut Jokowi, dia pun sudah sering menyampaikan bahwa ke depannya tidak hanya nikel saja yang akan kita hentikan ekspornya. Tahun ini, mungkin saja pemerintah juga akan menghentikan ekspor bauksit, dan tak menutup kemungkinan tahun depan yakni tembaga, timah, atau bahkan emas.
"Sehingga tidak ada lagi yang namanya ekspor bahan mentah. Tahun 2022 ini saya kira kita bisa mencapai ekspor khusus untuk nikel ini, bisa mencapai US$28-US$30Â miliar. Berarti sudah kira-kira Rp420 triliun, itu perkiraan," kata Jokowi.
"Dan setelah nikel, kita akan mendorong investasi di sektor tembaga, bauksit, timah, emas, dan lain-lain, yang biasanya kita ekspor dalam bentuk raw material atau bahan mentah," ujarnya.
Baca juga:Â Larang Ekspor Nikel, Jokowi: Untuk Lapangan Kerja Rakyat Kita
Pakar Hukum Pidana: Jokowi Berpotensi Ikut Bertanggung Jawab di Kasus Nadiem, Ini Penjelasan Hukumnya
Dosen Hukum Pidana UI sebut Jokowi bisa ikut dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus dugaan korupsi Chromebook oleh Nadiem Makarim. Ini penjelasan hukumnya.
