Sah! Simak Rincian UU APBN 2023 Beserta Asumsi Makro

VIVA Bisnis – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui UU APBN 2023. Dengan persetujuan itu, maka asumsi makro untuk pertumbuhan ekonomi 2023 ditetapkan sebesar 5,3 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, target pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan perkiraan yang sangat realistis. Hal itu karena mempertimbangkan kondisi ketidakpastian saat ini.

"Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif. Namun di sisi lain, tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Kamis 29 September 2022.

Untuk pendapatan negara di 2023 ditargetkan sebesar Rp 2.463,0 triliun. Itu bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.021,2 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 441,4 triliun.

Kemudian untuk belanja negara pada APBN 2023 sebesar Rp 3.061 triliun dialokasikan di antaranya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.246 triliun. Kemudian belanja kementerian lembaga (K/L) Rp 1.000,8 triliun, belanja non K/L 1.245,6 triliun, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 814,7 triliun.

Berikut selengkapnya rincian asumsi makro UU APBN 2023 yang telah disahkan oleh DPR-RI dan Pemerintah:

- Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen
- Laju inflasi 3,6 persen
- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp 14.800
- Tingkat bunga SUN 10 tahun 7,90 persen
- Harga Minyak Mentah Indonesia US$90 per barel
- Lifting minyak bumi sebesar 660 ribu barel per hari
- Lifting gas bumi 1.100 ribu barel setara minyak per hari
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,3 persen-6 persen
- Tingkat kemiskinan 7,5 persen-8,5 persen
- Gini ratio 0,375-0,378
- Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49
- Nilai Tukar Petani (NTP) 105-107
- Nilai Tukar Nelayan (NTN)107-108.

DPR Ingatkan Negara soal APBN-APBD untuk Sekolah SD-SMP Gratis

Mahkamah Konstitusi memutuskan pendidikan sekolah dasar (SD) hingga SMP negeri/swasta ditanggung pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

VIVA.co.id

28 Mei 2025