Mahendra Siregar: Kalau Bukan Indonesia Jadi Presidensi, G20 Tidak Ada
Kamis, 10 November 2022 - 12:23 WIB
Sumber :
- istimewa
VIVA Bisnis – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan, jika Indonesia pada 2022 tidak memegang Presidensi G20, maka event G20 tidak akan terselenggara. Hal itu karena hanya Indonesia yang mampu mengundang negara G20 untuk hadir di Bali, pekan depan.
Seperti diketahui, saat ini dunia sedang berada dalam ketidakpastian. Di mana beberapa negara dunia sedang menghadapi ketegangan yang menyebabkan perang.
"Kalau bukan Indonesia yang menjadi Presidensi G20 tahun ini jangan-jangan sudah tidak ada G20 lagi. Karena hanya Indonesia yang bisa mengundang 20 negara dan Uni Eropa dan semua hadir," ujar Mahendra dalam Indonesia Fintech Summit 2022, Kamis 10 November 2022.
Baca juga: Presiden Putin Dipastikan Tidak Hadir Dalam KTT G20 di Bali
Mahendra menekankan, pentingnya untuk digaris bawahi bahwa dunia saat ini sedang membutuhkan sebuah negara yang kredibel untuk memimpin, di tengah situasi saat ini.
"Penting untuk digaris bawahi dunia apalagi saat ini membutuhkan sebuah negara, seorang pemimpin yang tidak hanya memiliki sikap yang baik tentang apa yang harus dilakukan. Tetapi pada saat yang sama rekam jejak yang kredibel dalam membuktikan demikian," jelasnya.
Mahendra mengatakan, dari situasi yang ada saat ini hadirnya G20 sebagai forum ekonomi global sangat membantu berbagai negara menghadapi berbagai tantangan.
Presidensi Indonesia di G20 2022: Logo
Photo :
- ANTARA/HO-g20-indonesia.id
"Mari kita letakkan KTT G20 ini dalam konteks itu. Dan kemudian mari kita lakukan yang terbaik dalam berusaha mencapai apa yang bisa dicapai, karena alternatifnya sama suramnya dengan yang diimpikan oleh siapapun," terangnya.
Mahendra menuturkan, pada pelaksanaan KTT G20 yang dilaksanakan pekan depan sangat penting. Sebab dari pertemuan itu akan menentukan masa depan.
"KTT G20 kali ini bukan hanya soal acara dan pertemuan itu sendiri, Tetapi apa yang dipertaruhkan bagi dunia ke depan," imbuhnya.
Bappebti Resmi Serahkan Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital ke OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menandatangani addendum Berita Acara Serah Terima (BAST).
VIVA.co.id
31 Juli 2025
