Menteri Hadi Tuntaskan Konflik Agraria 100 Tahun di Pasuruan
- Dok. Kementerian ATR/BPN
"Jadi sertifikatnya benar-benar disimpan. Kalau perlu, pulang nanti difotokopi, yang asli disimpan di lemari, supaya kalau rusak bisa kita tukar yang asli di Kantor Pertanahan dengan bantuan Pak Kapolsek. Sehingga, apa yang diinginkan pemerintah, bahwa Bapak/Ibu mendapatkan aset dengan kepastian hukum," ucap mantan Panglima TNI itu.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak yang juga hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian ATR/BPN.Â
"Dengan apa yang kami saksikan hari ini, luar biasa, Pak Menteri dan Pak Wamen (Wakil Menteri) turun langsung untuk menyerahkan sertifikat. Kami optimis Kementerian ATR/BPN akan mengakselerasi penyelesaian konflik di Jawa Timur, bahkan Indonesia," ucapnya.
Acara penyerahan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Aminurokhman; Bupati Pasuruan, Muhammad Irsyad Yusuf; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya Kementerian ATR/BPN dan Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN.
Lahan Seluas 800 Hektar di 2 Desa Kabupaten Bogor Jadi Jaminan Utang Bank, Pelayanan Pertanahan Warga Diblokir
Lahan seluas 800 hektar di Desa Sukamulya dan Sukaharja, Kabupaten Bogor, disebut jadi jaminan hutang bank. Akibatnya, layanan administrasi pertanahan warga diblokir
