Pemerintah Bakal Naikkan Besaran Bantuan PKH dan Sembako pada 2024
- ANTARA
VIVA Bisnis – Pemerintah menyatakan rencana untuk menaikkan indeks atau besaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako pada tahun 2024. Hal itu salah satunya, untuk mendukung target Pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2024 mendatang.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan terkait rencana kenaikan besaran bantuan PKH itu Pemerintah akan melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Pemerintah mempertimbangkan untuk meningkatkan indeks dari PKH dan sembako. Karena kita lihat selama beberapa tahun belum kita tingkatkan, meskipun selama pandemi programnya ditambah," kata Febrio dalam Taklimat Media Rabu, 31 Mei 2023.
Kepala BKF Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu.
- istimewa
Adapun besaran bantuan PKH yang diterima saat ini berbeda-beda. Sebab hal itu, didasarkan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan juga aspek kesejahteraan.
Untuk bantuan PKH bagi ibu hamil sebesar Rp 3 juta, anak SD sebesar Rp 900 ribu per tahun, siswa SMP sebesar Rp 1,5 juta per tahun, siswa SMA sebesar Rp 2 juta per tahun.
Kemudian untuk keluarga yang di dalamnya terdapat orang disabilitas atau menderita cacat sebesar Rp 2,4 juta per tahun, serta lansia usia 60 tahun ke atas sebesar Rp 2,4 juta per tahun.
Lebih lanjut Febrio dalam paparannya menuliskan, untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0 persen di 2024, Pemerintah perlu melakukan strategi.
Pertama melakukan pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan dengan cara memperbaiki ketepatan sasaran desil satu, meningkatkan indeks PKH dan sembako, dan optimalisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa.
Kedua, meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin dan rentang. Hal itu dilakukan dengan menambah proyek padat karya di Kementerian Lembaga (K/L), serta optimalisasi Tunai Desa (PKTD). Sedangkan ketiga, meningkatkan akses infrastruktur dasar di antaranya sanitasi, air minum, dan puskesmas.
PPATK Ungkap 2.115 Rekening Dormant di Instansi Pemerintah Senilai Rp 500 Miliar Lebih
Ada 2.115 rekening dormant pada instansi pemerintah, dari total 122 juta rekening nganggur yang sebelumnya sempat diblokir oleh PPATK.
