Jokowi Senang Pelabuhan Wani dan Pantoloan Berdiri Kokoh Lagi Usai Diguncang Tsunami Palu 2018
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Pelabuhan Wani dan Pelabuhan Pantoloan di Kawasan Teluk Palu, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada Rabu, 27 Maret 2024. Menurut dia, rekonstruksi ini dilakukan akibat kerusakan gempa dan tsunami tahun 2018.
"Pelabuhan luluh lantak dan berkat kegigihan kita semuanya, Alhamdulillah hari ini kita resmikan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pelabuhan di Kawasan Teluk Palu, yaitu Pelabuhan Wani dan Pelabuhan Pantoloan," kata Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pelabuhan Wani Sulawesi Tengah
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Kata Jokowi, rehabilitasi ini dibiayai oleh Asian Development Bank (ADB) sebesar Rp233 miliar. Tujuannya, lanjut dia, untuk mengembalikan fungsi pelabuhan yang terdampak bencana gempa dan tsunami, meningkatkan kapasitas layanan pelabuhan sebagai simpul aktivitas logistik.
“Dan meningkatkan konektivitas daerah, serta mendukung aktivitas ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah,” jelas dia.
Tentu, Jokowi mengaku senang dengan selesainya rehabilitasi pelabuhan ini yang pernah diguncang gempa dan tsunami. Selain itu, Jokowi juga menyetujui rencana pengoperasian kapal Ro-Ro dari Sulawesi Tengah ke Kalimantan Timur, yang akan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Saya setuju itu diadakan karena banyak bahan untuk pembangunan, utamanya batu-batuan, pasir itu berasal dari Sulawesi Tengah, mungkin hampir semuanya dari sini. Nilainya itu bukan hanya miliar, tetapi sudah triliun sehingga yang dibangun di Kalimantan Timur, yang senang Sulawesi Tengah," ungkapnya.
Selanjutnya, Jokowi menegaskan pentingnya memperkuat fasilitas pelabuhan Indonesia agar dapat bersaing di tingkat internasional. Maka dari itu, kata dia, pelabuhan harus diperkuat dengan standar pelayanan, standar manajemen, standar teknologi, dilengkapi dengan layanan logistik yang terintegrasi, serta terkoneksi dengan moda angkutan lainnya agar pelayanan makin cepat dan efisien.
"Kita perlu terus meningkatkan fasilitas pelabuhan, tidak boleh kalah dengan pelabuhan-pelabuhan di negara lain. Karena apapun, sekarang ini adalah kompetisi. Siapa yang cepat, dia akan memenangkan, merebut kue ekonomi yang ada di dunia,” pungkasnya.
Pakar Hukum Pidana: Jokowi Berpotensi Ikut Bertanggung Jawab di Kasus Nadiem, Ini Penjelasan Hukumnya
Dosen Hukum Pidana UI sebut Jokowi bisa ikut dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus dugaan korupsi Chromebook oleh Nadiem Makarim. Ini penjelasan hukumnya.
