Jokowi Minta AHY Selesaikan 2.086 Hektar Lahan Bermasalah di IKN Tanpa Ada Korban

Jakarta – Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap 2.086 hektar tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Lahan itu, kata dia, masih ditempati oleh masyarakat sekitar sehingga membuat pemerintah belum bisa melakukan pembebasan lahan.

"Kita menyoroti ada bidang-bidang tanah, utamanya 2.086 hektar yang saat ini belum bisa dikatakan clear untuk bisa digunakan untuk pembangunan IKN. Jadi ada beberapa lokasi yang memang masih ada masyarakatnya," ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat dikutip Kamis, 25 April 2024.

Disisi lain, AHY mengaku sudah menyampaikan permasalahan tanah di IKN kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia pun mengungkap arahan Jokowi terkait pembebasan lahan di IKN harus menggunakan yang baik. 

Jokowi meminta agar tak boleh ada satu pun masyarakat yang menjadi korban dan merugi tanpa perlindungan. 

"Di sinilah tentu kita ingin percepatan, tapi tidak ingin grasak grusuk. Kita ingin semua tahapannya dilakukan dengan baik, pendekatannya humanis, dan Insya Allah dengan itu tidak menyisakan masalah di kemudian hari, dan OIKN bisa menjalankan tugasnya dengan baik," ucap dia.

Putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga menilai ada lahan yang menjadi prioritas pembebasan, salah satunya untuk proyek Tol IKN di Seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI. Luasannya sekitar 44,6 hektar atau kurang lebih 48 bidang tanah

Prioritas lainnya, lanjut dia, lahan untuk lokasi pengendali banjir di Sepaku, Kalimantan Timur.

"Jadi dari 2.086 hektar tersebut tidak semua yang jadi prioritas, (untuk) pengendali di lokasi pengendali banjir Sepaku, itu luasannya kurang lebih 2,75 hektar, ada kurang lebih 22 bidang tanah," tuturnya.

Polisi Bicara soal Prostitusi di IKN, Bilang Bakal Ditindak Tegas

Polisi menegaskan penindakan terhadap praktik prostitusi di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius.

VIVA.co.id

30 Mei 2025