Pembangunan Bandara Bali Utara Ditarget Rampung Tahun 2026
- ANTARA FOTO/Aji Styawan
Jakarta -Â Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di pesisir Kubutambahan Buleleng, mendapat dukungan dari sejumlah tokoh Puri atau tokoh Kerajaan karena untuk pemerataan pembangunan di Provinsi Bali.
Adapun, tokoh Puri yang turut mendukung proyek bandara di Pura Bali yaitu Raja Klungkung Ida Dalem Semara Putra, tokoh Puri Agung Peliatan Ida Cokorda Gde Putra Nindya, tokoh Puri Agung Blahbatuh Anak Agung Ngurah Kakarsana.
Selain itu, tokoh Puri Anyar Kerambitan Anak Agung Ngurah Bagus Erawan, tokoh Puri Anom Tabanan Anak Agung Ngurah Panji Astika, tokoh Puri Anyar Tabanan Anak Agung Ngurah Agung Juliartawa, serta tokoh Puri Agung Singaraja Anak Agung Ngurah Ugrasena.
Direktur Utama PT BIBU Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko menjelaskan pembangunan Bandara Bali Utara sudah sampai tahap untuk dikerjakan setelah mendapatkan rekomendasi dan keputusan dari Kementerian terkait dengan pembangunan dan operasional bandara.
"Kami akan eksekusi ini sebelum tahun 2026. Artinya, kita memiliki waktu dua tahun. Secara teknis dua tahun kita membangun dalam satu runway, desain kami dua lantai. Insya Allah, tahun 2026 sudah bisa berbagi tugas dengan Bandara Ngurah Rai," kata Erwanto melalui keterangannya pada Jumat, 24Â Mei 2024.
Ilustrasi pesawat di bandara.
- VIVA/M Ali Wafa
Kata dia, pembangunan Bandara Bali Utara ditargetkan akan rampung dikerjakan pada Oktober 2026, dengan waktu pengerjaan 18 bulan di atas areal seluas 900 hektare. Menurut dia, pembangunan bandara ini diperkirakan akan membuka lapangan kerja kepada 200 ribu pekerja baik di bandara maupun tempat-tempat penyangga bandara.
Apalagi dalam konsepnya, selain Bandara akan ada Aerocity atau kota bandara, Aeropolis hingga Baliwood yang akan menjadi pusat film dunia. Adapun, total dana yang diperlukan untuk membangun Bandara Bali Utara sekitar Rp50 triliun dengan estimasi Rp17 triliun dan sisanya untuk membangun kawasan penyangga bandara Aerocity sebesar Rp900 miliar, Aerotropolis hingga Baliwood. Namun, dana itu diambil bukan dari APBN tapi dana investasi.
Ia menyebut tidak ada transaksi jual beli tanah dan pengalihan kepemilikan, tapi yang ada itu sewa pakai dari warga pemilik tanah sehingga kepemilikan tanah tetap di tangan warga. "Tidak ada perpindahan kepemilikan tanah. Kami ingin sama-sama membangun," katanya.
