Suharso Sebut Bansos Salah Sasaran, Airlangga: Erornya di Mana?

Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa mengungkapkan, 46 persen bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran. 

Merespons hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah memiliki data penerima yang tepat sasaran. Data ini diperoleh dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang sebagian sudah dipakai. 

"Tentu kalau bansos kan kita sudah punya data yang tepat sasaran. Regsosek itu sebagian sudah dipakai, termasuk di dalam bantuan-bantuan, termasuk bantuan pangan beras," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat, 21 Juni 2024.

Adapun terkait jumlah penerima bansos salah sasaran bisa dikurangi hingga 30 persen. Airlangga menyebut bahwa harus melihat secara detail penerima bansos. 

"Kalau itu mesti dicek lagi, erornya di mana, harus ada detailnya," jelasnya.

Airlangga pun menekankan, penyaluran bansos jika dikatakan tidak salah sasaran. Maka akan segera diperbaiki data penerimanya.

"Kata siapa salah sasaran? Kalau saya bilangnya tepat sasaran. Jadi Menko bilang tepat sasaran, kalau ada salah dikit ya dibenerin. Contoh, Menko waktu COVID kan ada yang langsung, karena datanya tidak ada, Kita selalu melihat angka yang ada, gimana yang belum dapat, nanti kita carikan jalan," terangnya.

Sebelumnya, Suharso mengatakan bahwa bansos masih tidak tepat sasaran, jumlahnya mencapai 46 persen. Hal ini disampaikannya dalam Peluncuran Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). 

"Data yang dievaluasi Bappenas akibat adanya exclusion dan inclusion error itu kira-kira sekitar 40-an persen itu melenceng, (tepatnya) 46 persen tidak tepat," kata dia.

Fraksi PDIP DPR Harap Pemerintah Perkuat Sinergi Bansos dengan Program Pemberdayaan

Juru Bicara Fraksi PDIP DPR RI, I Wayan Sudirta, menyampaikan pandangan terkait pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2026.

VIVA.co.id

28 Mei 2025