Kata Menteri Suharso soal Rencana Luhut Bentuk Family Office

Jakarta – Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, Pemerintah berencana akan membentuk Wealth Management Center atau Family Office. Institusi tersebut merupakan perusahaan swasta yang nantinya akan mengelola harta keluarga-keluarga kaya di Indonesia tanpa terkena pajak.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menilai, pembatasan pembebasan pajak untuk orang kaya ini bukan merupakan langkah yang tepat. 

"Saya berpendapat tidak selamanya kita harus memberikan insentif fiskal. Saya pernah sampaikan kepada ibu menteri keuangan, kita sekarang harus berhemat-hematlah untuk memberikan kesempatan terhadap insentif fiskal," kata Suharso di Kompleks DPR RI Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.

Meski demikian, Suharso menyatakan bukan berarti dia tidak mendukung masuknya investor ke Indonesia. Dia berpendapat, pemerintah bisa memberikan insentif dalam bentuk lain kepada para investor. 

"Misalnya gini, sebuah investasi ingin melakukan pembangunan satu pabrik tapi untuk jalan ke pabriknya dia harus bangun sendiri untuk penyediaan airnya dia harus bangun sendiri. Listriknya dia harus bangun sendiri, tapi sekarang bagaimana kalau di luar seluruh fasilitas itu bisa disiapkan oleh pemerintah. Tetapi juga kemudahan-kemudahannya dia dapat dengan segera," ujarnya.

"Pelaksanaannya itu ada time lag 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun jadi orang menganggap ya kita memang memberikan kemudahan, tetapi dalam pelaksanaannya low. Nah, itu yang harus kita koreksi, menurut saya itu lebih bagus memberikan hal yang seperti itu dibandingkan insentif fiskal," sambungnya.

Di sisi lain, Suharso mengaku prihatin dengan beban berat yang akan ditanggung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Sebab, di satu sisi Sri Mulyani harus menaikkan rasio pajak, namun saat yang bersamaan harus memberikan insentif fiskal. 

"Saya kasihan banget sama ibu menteri keuangan yang beliau didorong untuk mendorong tax ratio-nya naik. Tapi kemudian juga harus memberikan insentif fiskal," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah meminta agar pemerintah membereskan sejumlah kendala investasi di dalam negeri dibandingkan terburu-buru membentuk Family Office.

Menurut Said, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah terkait permasalahan birokrasi dan permasalahan regulasi. Karena menurutnya, untuk menggaet investor kedua hal itu harus terlebih dahulu dibenahi.

"Kalau dua hal itu bisa diatasi oleh pemerintah, insya Allah investasi akan lancar masuk. Padahal sejatinya kita sudah punya undang-undang cipta kerja, bahkan 20 persen dana mandatory spending untuk pendidikan, itu semua kan sesungguhnya luar biasa," ujarnya.

"Tapi lagi-lagi problem-nya terbentur soal birokrasi dan regulasi. Sehingga family office itu harus mempertimbangkan betul dua hal komponen itu yang memperlambat laju investasi kita," imbuhnya.

Komisi II Dukung Pajak Anggota DPR Ditanggung Negara, Ungkit Kenaikan Gaji Hakim-Guru

Ahmad Doli Kurnia mengaku tak mempermasalahkan pajak para pejabat termasuk DPR RI ditanggung oleh negara selama bisa dipertanggung jawabkan

VIVA.co.id

28 Agustus 2025