Curhat ke DPR, Menteri Teten Sebut Anggaran Kementeriannya Mirip Eselon III
![[dok. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu 4 September 2024]](https://thumbs.viva.co.id/media/frontend/thumbs3/2024/09/04/66d83f83b6c1b-curhat-ke-dpr-menteri-teten-sebut-anggaran-kementeriannya-mirip-eselon-iii_1265_711.webp)
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta, VIVA – Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mencurahkan kekecewaannya dengan gaya satir perihal anggaran kementeriannya yang turun drastis, dalam rapat kerja bersama Kementerian Perdagangan dan Komisi VI DPR RI.
Dia menjelaskan, pagu anggaran Kementeri Koperasi UKM tahun 2025 turun mencapai 37,44 persen menjadi Rp 937.166.229.000, dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2024 yang sebesar Rp 1.497.938.999.000.
Bahkan, Teten menyebut bahwa anggaran kementeriannya itu seperti anggaran Eselon III di Kementerian Sosial maupun di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
"Jadi Pak Mendag (Zulkifli Hasan), anggaran Kemenkop UKM itu (ibarat anggaran) Eselon III di Kemensos atau di Kementerian PUPR," kata Teten dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu 4 September 2024.
Bahkan, Teten pun membeberkan bahwa terdapat anggaran sebesar Rp 937 miliar, yang harus dibagi kepada sejumlah pos. Yakni kepada Dukungan Manajemen sebesar Rp 388,2 miliar, dan bagi Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi sebesar Rp 548,9 miliar.
"Namun untuk realisasi anggaran 2024 sampai bulan September adalah sebesar 51,14 persen. Kami targetkan hingga akhir bulan ini (akhir kuartal III-2024) diharapkan bisa mencapai 53,46 persen, dan pada Desember mendatang bisa mencapai 97,11 persen," ujar Teten.
Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki
- BRI
Selain itu, Teten juga membeberkan sejumlah kendala dalam realisasi anggaran di kuartal II-2024 tersebut. Dimana salah satunya terkait dengan program prioritas seperti Rumah Produksi Bersama, hingga program Revitalisasi Pasar Rakyat yang masih dalam tahap pengadaan atau lelang.
Kemudian, kendala lainnya antara lain seperti pelaksanaan pendataan lengkap yang masih dilaksanakan di 4 provinsi, serta pembahasan RUU perkoperasian yang belum dimulai.
"Saya juga sudah berdiskusi dengan Pak Menkum HAM, dan beliau meminta adanya prioritas untuk penyelesaian RUU perkoperasian tersebut," ujarnya.
Rincian Gaji dan Tunjangan Terbaru Anggota DPR Usai Pemangkasan
Gaji dan tunjangan yang kini diterima Anggota DPR RI perbulannya yakni sebesar Rp65,5 juta setelah tunjangan perumahan dihapus.
