Beri Keadilan, RS Premium hingga Sekolah Internasional Kena PPN 12 Persen

Ilustrasi rumah sakit.
Sumber :
  • Pixabay/1662222

Jakarta, VIVA – Pemerintah akan mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen kepada jasa pendidikan premium, dan jasa pelayanan kesehatan medis premium. Tarif ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Pengamat Kebijakan Publik, Yustinus Prastowo mengatakan, pengenaan tarif PPN 12 ini secara umum dilakukan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. 

"Secara umum konsep ini baik karena meng-address isu keadilan terhadap barang atau jasa yang hanya bisa dikonsumsi oleh kelompok masyarakat berpenghasilan atas," ujar Yustinus saat dihubungi VIVA Selasa, 24 Desember 2024. 

Yustinus menilai, untuk pelaksanaan ini harus dilakukan secara hati-hati. Dalam hal ini pengenaan tarif PPN 12 persen dilakukan kepada jasa kesehatan yang fokus diberikan untuk estetik.

"Jasa kesehatan fokus yang estetik bukan layanan dasar medis. Pendidikan juga bisa ke yang diselenggarakan lembaga internasional/asing," jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan kenaikan PPN 12 persen untuk sekolah premium akan membuat biaya pendidikan lebih mahal.

Ilustrasi Pajak.(istimewa/VIVA)

Photo :
  • VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)

"Dampak untuk sekolah swasta adalah akan terdapat kenaikan biaya pendidikan bagi sekolah swasta premium yang memungut biaya lebih dari Rp 600 juta per tahun akan dikenakan PPN 12 persen," terangnya. 

Langganan Juara, Ini Prestasi SMAN 6 Karawang dalam 5 Tahun Terakhir

Menurutnya, adanya tarif PPN ini pendidikan premium harus melakukan menyesuaikan operasional untuk mengatasi biaya tambahan. 

"Institusi pendidikan premium mungkin harus menyesuaikan operasional untuk mengatasi biaya tambahan dan mempertahankan daya saing di pasar," imbuhnya. 

Kemendikdasmen Butuh Rp183,4 Triliun untuk Jalankan Putusan MK soal Sekolah Gratis

Sementara itu, untuk jasa pelayanan kesehatan medis premium, tarif PPN 12 persen dapat menaikkan biaya layanan kesehatan. 

"Ini dapat menaikkan biaya layanan kesehatan, terutama untuk kelas atas yang biasanya mengonsumsi layanan ini. Pasien kelas menengah dan atas mungkin mencari alternatif lain seperti layanan non-premium atau rumah sakit di luar negeri untuk mengurangi biaya," imbuhnya.

Bali International Hospital Dinilai jadi Roda Penggerak Ekonomi Baru bagi Warga Lokal
Ilustrasi Alfamart.

Sewa Konsultan Independen, Alfamart Bakal Tarik Produk Beras Jika Terbukti Oplosan

Alfamart juga meminta para pihak pemasok membuat surat pernyataan, bahwa produk beras yang dijual di ritel adalah barang asli dan bukan beras oplosan apalagi palsu.

img_title
VIVA.co.id
17 Juli 2025